Batam, Owntalk.co.id – Masalah air di Batam semakin meruncing dengan kejadian pipa bocor yang terjadi berulang kali. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat yang selalu mengkambing hitamkan pipa bocor.
Belum lama ini, terjadi lagi kebocoran pipa, tepatnya di Kepri Mall, sehingga terjadi krisis air bagi masyarakat Batam. Namun, begitu selesai perbaikan pipa, terjadi lagi kebocoran pipa.
“PT Moya atau Air Batam Hilir (ABH) atau SPAM atau apapun itu, harus bertanggungjawab atas pasokan air bersih,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Selasa, 5 Desember 2023.
Terhentinya pasokan air yang sudah berlangsung beberapa hari ini, kata Lik Khai, warga menjadi sulit, terutama para pelaku UMKM. Apalagi daerah Lubuk Baja, Batam Kota, Batu Ampar maupun Bengkong, yang notabene daerah padat penduduk di Batam.
“Air salah satu sumber kehidupan kita, kalau kondisi kayak gini, masyarakat yang dipusingkan, apalagi para pelaku usaha,” tegasnya.
Kata Lik Khai, harusnya antara pihak seperti BP Batam maupun PT Moya selain bertanggungjawab atas kegaduhan ini, juga harus memberikan kepastian untuk menjamin kepastian lancarnya air. Malah sambungnya, kedua pihak tersebut saling lempar tanggungjawab yang mengakibatkan kekesalan bagi masyarakat Batam.
“Masyarakat maunya air bersih lancar, kekesalan warga sudah memuncak saat ini,” ungkapnya.
Kata Lik Khai, selama ini alasan pemerintah ialah adanya pelebaran jalan. Menurutnya, hal itu hanya alasan saja, tidak mungkin kontraktor yang ditunjuk tidak tahu dimana saja titik-titik pipa atau kabel optik sepanjang jalan di Batam.
“Saya bisa pastikan, ketika kontraktor yang ditunjuk akan mengerjakan proyek pelebaran jalan, pasti sudah ada master plainnya. Mereka (kontraktor) sudah tahu dimana titik-titik keberadaan pipa air atau kabel didalam tanah,” ungkapnya.
Kata Lik Khai, ia meminta pihak berwenang, termasuk Menteri maupun DPR RI, khususnya Komisi 6, diharapkan segera memanggil BP Batam, ABH, dan Moya untuk menyelesaikan masalah ini. Krisis air bukan hanya ancaman terhadap keseharian warga, tetapi juga menjadi hambatan serius bagi perkembangan Batam.
“Kami (Dewan Batam) tidak memiliki kewenangan untuk memanggil BP Batam, karena mereka langsung koordinasi dengan Komisi VI DPR RI atau pemerintah pusat,” ucapnya,” tutupnya.