Gelar Sidak, Ketua DPRD Kepri Minta Semua Pihak Stop Aktivitas di Hutan Bakau Pulau Sugi

Saat DPRD Kepri bertemu dengan masyarakat di pulau Sugi

Karimun, Owntalk.co.id – Ketua DPRD Provinsi Kepri melakukan inspeksi mendadak (Sidak) Ke Pulau Sugi, Kabupaten Karimun. Iman Sutiawan Bersama Komisi II dan III DPRD Kepri turun ke pulau tersebut untuk melihat kondisi lingkungan di sekitar wilayah tersebut.

Dprd Kepri turun ke Lokasi tersebut karena mendapatkan aduan dari masyarakat yang menyebut lahan tersebut akan dijual ke pihak perusahaan.

Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan mengatakan, pihaknya melakukan sidak ke pulau Sugi untuk melihat kondisi wilayah yang ada disana. Selain itu, kedatangan DPRD ke lokasi juga untuk meredam ketegangan yang terjadi di masyarakat.

“Hari ini kami turun ke Pulau Sugi untuk memastikan agar situasi yang memanas ditengah masyarakat tidak memuncak. Jadi, kami sudah kumpulkan semua masyarakat hingga kepala desa disana untuk duduk bersama mendengarkan permasalahan yang terjadi disana,” ungkapnya, Minggu (02/02/2025).

Lajut Iman, Dprd Kepri meminta semua pihak menghentikan aktivitas di kawasan hutan bakau (mangrove) Pulau Sugi. Sampai seluruh persoalan terkait status lahan tersebut jelas dan memberikan solusi untuk masyarakat yang ada diwilayah tersebut.

“Kami meminta seluruh pihak terkait, baik itu perusahaan Kepala Desa dan Camat untuk menghentikan aktivitas pekerjaan yang ada disana. Kami meminta kegiatan di hentikan hingga semuanya jelas, mulai dari status lahan dan lainnya. Sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan adanya aktivitas tersebut,” jelasnya.

Iman juga mengatakan, karena semua kegiatan yang dilakukan pihak perusahaan juga berdampak ke masyarakat, jadi perlu adanya diskusi bersama. Apalagi lahan seluas 90 hektare yang menjadi permasalahan saat ini, masih belum diketahui pasti status legalitasnya.

Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan

“Sebelumnya, kepala desa menjelaskan bahwa, ia sudah membatalkan izin dengan mengeluarkan surat resmi. Namun, disisi lain mencuat soal pecairan uang sebagai Down Payment. Karena kabar tersebut simpang siur, persoalan ini yang masih belum diketahui kebenarannya. Jadi, DPRD Kepri akan memanggil pihak perusahaan untuk menjelaskan terkait persoalan tersebut,” tegasnya.

Iman juga menjelaskan, Dampak aktivitas dari perusahaan juga berpengaruh dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut juga menjadi perhatian Dprd Kepri, karena hutan Bakau merupakan habitat penting bagi ekosistem di laut. Sebab, hal tersebut menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat disana.

“Wilayah hutan bakau sangat penting bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan mencari nafkah disekitar wilayah tersebut. Kami juga belum mengetahui apakah perusahaan akan membabat habis hutan bakau tersebut. Tentunya hal ini akan berdampak ke masyarakat sekitar,” katanya.

Iman menambahkan, setelah melakukan sidak, untuk menyelesaiakan persoalan tersebut pihaknya akan menggelar pertemuan dengan Gubernur, Bupati, pihak perusahaan dan stakeholder lainnya.

“Setelah ini, kami akan menyurati pihak perusahaan. Lalu menggelar pertemuan dengan seluruh instansi terkait untuk mencari solusi terkait persoalan tersebut,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *