Jakarta, Owntalk.co.id – Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
PP tersebut diterbitkan sebagai perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak, terhadap hak ekonomi atas lagu dan atau musik.
Diantara ketentuan dalam PP tersebut yaitu kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan atau musik secara komersial ataupun layanan publik.
Berdasarkan pasal 3 ayat (2) di PP tersebut bentuk layanan publik yang komersial tersebut salah satu diantaranya ialah usaha tempat karaoke.
- DPD Gerindra Kepri Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden Dampingi Prabowo
- Usai Pengukuhan Pengurus, DPC PKB Batam Targetkan 7 Kursi DPRD pada Pemilu 2029 Mendatang
- DPD Gerindra Kepri Serahkan Ambulans Bantuan Endipat Wijaya kepada PERKAB
- Prabowo Pimpin Ratas Ekonomi di Bogor, Tarik Napas Lega: Inflasi Aman, Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen
- Ketika Kekuasaan Harus Tunduk pada Konstitusi
Namun demikian aturan pemerintah tersebut saat ini dinilai masih membingungkan para pengusaha tempat hiburan seperti halnya karaoke. Diketahui bahwa saat ini tempat-tempat hiburan masih tengah bekerja keras, dalam upaya mempertahankan bisnisnya dari dampak pandemi Covid-19.
(Dodi)