Jakarta, Owntalk.co.id – Kabar terkait beberapa anggota Paskibraka 2024 perempuan yang tidak mengenakan jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8) menjadi perhatian publik.
Padahal, selama masa pelatihan, para anggota Paskibraka perempuan tersebut selalu mengenakan jilbab. Kejadian ini pun menimbulkan tanda tanya besar, terutama bagi Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI).
Dari total anggota Paskibraka, tercatat ada 18 anggota perempuan yang awalnya mengenakan jilbab namun saat pengukuhan di IKN, mereka terlihat tanpa jilbab.
Hal ini mendapat sorotan tajam dari PPI, yang menduga bahwa pencopotan jilbab tersebut terjadi karena adanya ‘tekanan’ dari pihak penanggung jawab Paskibraka 2024, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Irwan Indra, salah satu pengurus pusat PPI, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai bahwa tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi oleh BPIP.
“Ini melanggar nilai-nilai Pancasila. BPIP, yang seharusnya berada di garis depan untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, malah justru merusak. Kita harus meminta pertanggungjawaban BPIP. Mereka harus meminta maaf, bahkan kalau perlu, bubarkan BPIP,” tegas Irwan saat diwawancarai pada Rabu (14/8).
Irwan juga menyoroti pengalamannya bertahun-tahun sebagai pembina Paskibraka Nasional, mulai dari 2016 hingga 2021, saat pengelolaan masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Ia menegaskan bahwa menggunakan jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan adalah hak yang tidak boleh dilarang oleh siapa pun.
“Saat pengelolaan masih di bawah Kemenpora, jilbab adalah hak bagi anggota perempuan, dan tidak ada yang boleh melarang. Oleh karena itu, saya sangat heran ketika melihat pengukuhan Paskibraka 2024 di IKN oleh Presiden Jokowi, di mana semua anggota perempuan tidak ada yang memakai jilbab,” jelas Irwan.
Irwan merasa ada yang tidak beres dalam proses pengukuhan tersebut. Ia menyebut bahwa ada kemungkinan ancaman yang diberikan kepada para anggota perempuan yang berjilbab.
Misalnya, jika mereka tetap mengenakan jilbab, maka mereka mungkin tidak diberi kesempatan untuk bergabung dalam pasukan inti atau bahkan untuk tugas penting seperti membawa baki.
“Lalu kenapa pada saat pengukuhan mereka kok jadi lepas jilbab semua? Padahal pada saat latihan sampai gladi kotor, adik-adik masih diperkenankan memakai jilbab,” ujar Irwan dengan nada bertanya.
Atas kejadian ini, PPI bertekad untuk menggali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Irwan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat dengan pengurus pusat dan telah berkoordinasi dengan stakeholder PPI yang ada di provinsi-provinsi.
“Kami akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sudah kerahkan semua kekuatan yang ada untuk mengusut hal ini,” pungkasnya.
Kasus ini tidak hanya menjadi polemik internal PPI tetapi juga menimbulkan perdebatan lebih luas tentang hak-hak individu dalam lembaga negara dan bagaimana prinsip-prinsip Pancasila seharusnya diimplementasikan.
Masyarakat pun kini menanti penjelasan resmi dari pihak terkait, terutama BPIP, mengenai alasan di balik pencopotan jilbab anggota Paskibraka perempuan ini.