Jakarta, Owntalk.co.id – Pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dianggap bukan hanya sekadar pemindahan lokasi dan perangkat, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dalam transformasi bangsa Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, dalam sambutannya pada acara CreativeTalks Pojok Literasi dengan tema “Menuju Ibu Kota Nusantara yang Berkelanjutan: Inovasi dan Tantangan” di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (11/7/2023).
“Pemindahan ibu kota salah satunya menjadi simbol kemajuan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan transformasi menuju Indonesia yang lebih maju dan adaptif terhadap perubahan,” Ujar Usman.
Usman Kansong juga menjelaskan bahwa perencanaan yang matang untuk IKN melibatkan enam klaster ekonomi, yaitu industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan pariwisata kebugaran, bahan kimia dan produk kimia, serta energi rendah karbon.
Selain itu, perencanaan IKN juga mencakup dua klaster pendukung, yaitu klaster kota cerdas (smart city) dan pusat industri 4.0, serta klaster pendidikan terkini.
“Semua ini akan menerapkan inovasi yang diharapkan dapat menjadi pemicu perkembangan di seluruh Indonesia,” katanya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen Cipte Karya PUPR), Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa visi Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) di IKN adalah menciptakan model kota masa depan berbasis hutan dan kepulauan sebagai simbol transformasi dan kemajuan peradaban Indonesia.
Sementara itu, indikator kinerja Kota Nusantara sebagai kota cerdas Indonesia masa depan (Future Smart City of Indonesia) meliputi kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan ekologis dan pelestarian lingkungan alami, konektivitas kawasan/transportasi, infrastruktur kawasan, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Dalam konsep Kota Cerdas KIPP – IKN ini, semua aspek harus memperhatikan prinsip-prinsip infrastruktur cerdas (green and smart building), pelayanan cerdas, ekonomi cerdas, pemerintahan cerdas, dan lingkungan cerdas,” jelas Diana.
Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (IKPMK) Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary, menyatakan bahwa rencana pemindahan IKN merupakan upaya percepatan pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Timur Indonesia.
Penetapan IKN diharapkan dapat menjadi katalis untuk mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan Wilayah Indonesia Timur secara umum.
“Dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan,” katanya.
Direktur Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, Agus Gunawan, menambahkan bahwa IKN sebagai kota cerdas akan memiliki Pusat Komando Kota Cerdas yang bertugas memantau semua fasilitas publik, jasa, dan infrastruktur di IKN.
Selain itu, pusat komando juga akan berfungsi sebagai manajemen kondisi darurat dan krisis serta keamanan dan pengawasan.
“Beberapa fitur yang akan dikembangkan untuk mendukung IKN sebagai kota cerdas termasuk identitas digital, sistem transportasi pintar, manajemen tanggap bencana, pengelolaan air pintar, pengelolaan hutan dan lingkungan hijau pintar, serta infrastruktur pintar,” tutup Agus.