BP3MI Bersama Polres Karimun Gelar Sosialisasi Cegah PMI Non Prosedural

0
53
blank

Karimun, Owntalk.co.id – Guna menekan angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah Tanjung Pinang Kepulauan Riau bersama Polres Karimun dan Instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan penempatan non prosedural PMI. Kamis (22/09/2022)

Bertempat di ruang rapat utama Polres Karimun Kamis 22 september dilaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan penempatan non prosedural PMI oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah Tanjung Pinang Kepulauan Riau bersama Polres Karimun dan Instansi terkait.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala UPT BP3MI Provinsi Kepulauan Riau Kombes Pol. Amingga M. Primastito, SIK, Wakapolres Karimun Kompol Syaiful Badawi, SIK, Kasi Lantaskim Kantor Imigrasi Kelas 2 Tg. Balai Karimun, Kasat Polairud Polres Karimun, P4MI Kabupaten Karimun, Disnaker Kab. Karimun, Personel Lanal Tbk, Babinsa Kodim 0317 Tbk, Imigrasi Kab. Karimun, Babinkamtibmas Polres Karimun, Personel Satpolairud Polres Karimun dan Personel Satreskrim Polres Karimun.

Kasatpolairud Polres Karimun AKP Binsar Samosir, SH, MH menyampaikan paparannya bahwa penempatan ilegal pekerja migran indonesia (penempatan non prosedural) dapat mengakibatkan terjadinya potensi, perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, eksploitasi, korban kekerasan.

“Dapat juga terjadi kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia,” ujarnya

Sementara itu Wakapolres Karimun KOMPOL Syaiful Badawi mengatakan Bhabinkamtibmas bukan hanya hadir pada saat pekerja migrannya bermasalah dan dipulangkan ke Indonesia.

“Namun juga harus terdepan dalam melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan terhadap indikasi pemberangkatan Ilegal PMI oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya

Kepala UPT BP3MI Kepri KOMBES Amingga M. Primastito menjelaskan Masalah PMI adalah masalah bersama kita semua, mari kita jalin sinergitas, koordinasi, kolaborasi serta komunikasi.

“Untuk penanganan upaya pencegahan penempatan non prosedural PMI khususnya diwilayah Provinsi Kepulauan Riau,” jelasnya (koko)