Polri Apps
banner 728x90

Gelorakan Hari Bhakti Imigrasi Ke-72, Menkumham Pimpin Apel Gabungan

Yasonna H Laoly pimpin Apel Gabungan di Batam (Foto : Google)

Batam, Owntalk.co.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan Apel Nasional Gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam, Rabu (19/1) kemarin.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memimpin langsung pelaksanaan Apel. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sjarief Hiariej juga turut hadir.

Apel tersebut diadakan sebagai salah satu rangkaian acara menuju Hari Bhakti Imigrasi Ke-72 dengan diikuti oleh 26 instansi eksternal. Sebanyak 172 orang hadir secara fisik dalam kegiatan ini.

Sebagai pembina apel, Yasonna menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban suatu wilayah negara menjadi tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan di negeri ini. Dirinya menambahkan bahwa dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara para penegak hukum dengan penjaga perbatasan untuk menjaga kedaulatan perbatasan negara.

Pengawasan terhadap pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi sesuatu yang penting. Karena Covid-19, pengawasan dan pengamanan akan WNA dan WNI yang keluar masuk menjadi bagian dari pencegahan masuknya varian baru virus Covid-19 yang terus berkembang.

Ia juga menuturkan, pengamanan dan pengawasan yang baik juga mencegah masuknya berbagai pengaruh negative atau kejahatan yang dibawa dari oknum WNA yang tidak bertanggungjawab.

Selain memberikan amanat, agenda lain yaitu prosesi penyerahan Hibah Tanah dari Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tim Penilai Internal (TPI) Batam. Kemudian sebelum menutup Apel Gabungan, Yasonna secara simbolis memulai pelaksanaan patroli gabungan pengawasan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.

Tak lupa, Yasonna mengingatkan perairan Batam rawan terhadap tindak pidana transnasional antara lain penyelundupan barang dan orang. Karenanya, Imigrasi tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan negara melibatkan stakeholder dari berbagai instansi yang terkait dengan lalu lintas dan keberadaan orang asing di Tanah Air.