Tak Hanya Sembako, Sekolah Juga Akan Menjadi Objek Pajak !

  • Bagikan
Berita tentang pendidikan Batam

Jakarta, Owntalk.co..id – Pemerintah Indonesia baru saja mengemukakan wacana baru yang telah dibuat yang dituangkan melalui Revisi UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wacana ini memuat pungutan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan atau sekolah.

Pada Draf RUU KUP tersebut pemerintah diketahui telah menghapus jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN.

Tidak hanya hanya sekolah, ada pula jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai upaya pemerintah ini merupakan wujud nyata komersialisasi pendidikan.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menjelaskan layanan pendidikan di Indonesia tak seharusnya menjadi objek pajak, Layanan Pendidikan yang dimaksud ialah lembaga pendidikan formal (sekolah dan madrasah) dan lembaga pendidikan non-formal (tempat kursus, bimbingan belajar, dan lain-lain)

“Kalau kedua-duanya dipajaki ini pasti wujud nyata komersialisasi pendidikan,” kata Satriawan

Menurut Satriawan, pemungutan pajak untuk layanan pendidikan formal akan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimum 20 persen dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan.

“Sekolah negeri kan sudah dibiayai melalui APBN dan APBN. Sekolah swasta dibiayai oleh masyarakat. Nah sekolah swasta dan negeri, termasuk madrasah, semestinya tidak dipajakin dong,” katanya. (Ir)

  • Bagikan