11.Ekonomi rakyat (UMKM) kurang berkembang karena kurangnya
fasilitasi dan dukungan Pemerintah Kota.
Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan UMKM, sangatlah minim, yaitu sekitar Rp. 2,2 miliar pada APBD tahun 2019, dibanding jumlah UMKM sekitar 75 ribu. Para pedagang Kaki Lima banyak mengeluh karena mereka digusur kehilangan lokasi berjualan untuk kehidupannya, tanpa adanya dialog dan solusi tempat berjualan yang baru.
12. Tingkat kerawanan keamanan yang tinggi terutama penyelundupan
barang dan narkoba. Kejahatan umum meningkat setelah Covid-19,
karena minimnya lapangan pekerjaan yang formal, serta menurunnya
lapangan pekerjaan informal akibat penggusuran usaha mereka. (Ack)