Mahasiswa Ragukan Kualitas Pilkada 2020 Di Kepri

  • Whatsapp
Cipayung Plus berfoto bersama setelah menyikapi persiapan pemilukada. (foto : Ist)

Batam, Owntalk.co.id – Para ketua mahasiswa yang tergabung di dalam Cipayung plus yakni IMM, PMII, GMNI, HMI, GMKI menilai pilkada serentak tahun 2020 ini terkhusus Provinsi Kepulauan Riau kurang berkwalitas.

Pernyataan itu disampaikan mereka kepada owntalk.co.id menyusul tidak terlihatnya gebrakkan KPU dan Bawaslu dalam mensosialisasikan Pilkada untuk Desember mendatang.

Bacaan Lainnya

“ Pilkada tinggal menunggu hari untuk diselenggarakan, Namun kami belum melihat gerakan yang di laksanakan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Kepri untuk mensosialisasikan Pilkada di masyarakat baik lewat organisasi Masyarakat maupun pemerintah apa lagi kami di mahasiswa khususnya basis millenial,” sebut Husnul H Mahubessy ( Ketua Umum DPD GMNI Kepri.

Biasanya kata dia, dalam menjemput pesta pemilihan kepala daerah sering melaksanakan kegiatan sosialisasi baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat, namun pilkada kali ini sangat berbeda.

“ Apakah anggaran untuk penyelenggara Pilkada maupun pengawasan ditiadakan oleh pemerintah ataukah di alihkan ke covid-19,” tanyanya

Dia menambahkan Point yang paling penting dalam menyikapi Pilkada adalah bagaimana mengingatkan kembali kepada masyarakat pentingnya Pilkada untuk memilih kepala daerah.
“ sosialisasi-sosialisasi tentang bagaimana menciptakan Pilkada kita di kepri berjalan dengan baik, jujur dan bersih,” tutup Husnul

Sementara itu, Tongku April Hasibuan Sek. PKC PMII Riau-Kepri menekankan kepada penyelenggara untuk berlaku netral dalam Pilkada tahun ini. Dirinya Mewanti-wanti pergerakkan KPU dan Bawaslu untuk bisa bersikap Profesional dan Independen menindak pelanggaran yang dilakukan masing-masing paslon.

Ditambahkan Rimbun Purba Ketua Umum GMKI Kepri-Riau-Sumbar mengkritik ketidak aktifan KPU dalam melakukan sosialisasi di tengah pandemi covid-19 bahkan terkesan biasa saja.

“ Sedangkan Bawaslu tidak tegas dalam penindakan kampanye hitam contoh adanya paslon kampanye dirumah ibadah yang di larang sesuai dengan Pasal. 280 Ayat 1 UU No 7 tahun 2017,” Sebut dia

Suparjo, Ketua Umum Badko HMI Riau – Kepri mengatakan pemerintah tidak serius dalam penanganan covid-19 dan lemahnya Pengawasan terhadap calon calon yang melakukan aksi aksi kampanye tidak sehat dan sosialisasinya yang tidak mengakar ke masyarakat.

Imron Nadi, S.IP Ketua Umum KAMMI Kepri mengaku pernah mengusulkan untuk penundaan pemilihan ditahun ini.

“ Beberapa waktu lalu KAMMI juga sudah mengutarakan kepada Pemerintah dan Penyelenggara pemilu agar Pemilu kembali ditunda, namun sepertinya pemerintah tetap kekeh akan menjalankan pemilu di tengah pandemi dengan tanggapan bahwa wilayah yang mengikuti pilkada 86% berada di zona aman, kampanye bisa di lakukan secara online, banyaknya Pjs yang mengisi kekosongan kepala daerah, dsb,” tegasnya.

Dengan beragam tanggapan tersebut, maka sudah sepantasnya pemerintah harus memastikan pesta Demokrasi ini dapat dijalankan dengan baik, jujur dan adil. Serta mengatasi beragam masalah yang akan terjadi nantinya.

“Menggandeng kerjasama dengan masyarakat, pemuda dan mahasiswa mengawasi setiap berjalannya proses pemilu menjadi prioritas dan penting untuk dilakukan,” tegas Imron

Anas Rullah Simanjuntak, Ketua Umum DPD IMM Kepri mengatakan KPU belom serius dalam mengantisipasi terjadinya pelonjakan angka golpot dalam jumlah yang besar dikarnakan faktor Pilkada yang diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 yang sudah jelas banyak ditolak oleh Ormas besar, Aktivis dan pemuka masyarakat.

Ditambah pengawasan dari Bawaslu yang masih dirasa belum nyata kinerjanya dalam hal pengawasan terhadap para calon dan gerakan tim suksesnya.

“ Maka dari itu kami dari Kelompok Cipayung Plus sepakat mengawal Pilkada Damai dan menolak Kampanye Hitam,” tutup mereka. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *