(Diolah dari berbagai sumber)
Oleh : Atanasius Dula, S.A.P
Sekretaris KEKAL Batam
Sejenak bila kita kembali membaca opini sebelumnya yang bertajuk ” The Politics of image – Part I”, dengan mudah kita menakar fenomena sosial terkini di mana ada suatu penyakit yang secara sadar atau tidak telah menjangkiti publik dewasa ini, yakni apa yang disebut sebagai narsisme publik.
Jean M Twenge dan W Keith Campbel dalam buku The Narcism Epidemic: Living in the Age of Enlitlement menulis bahwa narsisme telah menjadi sebuah penyakit yang menjangkiti sejumlah besar individu di dunia.
Hal Itu terpotret dari begitu banyaknya orang yang semakin tergoda untuk menonjolkan kekayaan mereka, penampilan fisik mereka, pengidolaan terhadap para selebritas, dan aneka kegiatan yang condong hanya untuk mencari perhatian.
Seduksi Politik
Perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat, terutama dengan munculnya media
sosial yang memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi dan jejaring sosial saat ini, kemudian dimanfaatkan oleh para kandidat politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang sudah melek media dan sering bersikap kritis terhadap sebuah permasalahan. Pada prakteknya hal tersebut tidak akan mudah karena muncul isu ataupun wacana baru yang lebih dikenal dengan seduksi politik yakni kecenderungan politik di dunia virtual.
Penulis sepakat dengan konklusi dari Bung Agustar, Analis Politik, Mantan Ketua KPU Kota Batam Pemilu 2004 bahwa suka atau tidak suka, inilah tampilan politik era kontemporer kekinian dalam kapasitasnya melakukan proses adaptasi politik. Era ketika politik harus menjadi variabel yang melebur dengan konsepsi pencitraan dan persepsi.
Politik kontemporer yang telah bertransformasi menjadi bagian dari budaya populis dan narsis yang kadangkala lebih bersentuhan dengan persepsi dan citra ketimbang realita. Politik yang lebih menampilkan pesona visual atau kemeriahan kosmetis daripada kualitas konten para kandidatnya. Politik yang bersampulkan citra dan angan-angan ketimbang politik yang mengedepankan pertarungan ide dan pergulatan gagasan.
Berangkat dari fenomena ini, dapat dikatakan bahwa dunia politik kontemporer kita secara umum telah terjangkit wabah narsisme politik. Para kandidat telah bertransformasi menjadi seorang selebriti demi mencapai suatu citra dan persepsi yang berorientasi populis. Gejala narsisme ini berjalan linier seiring dengan perkembangan budaya gadget dan era digital. Akibatnya politik pun telah memiliki kaitan yang erat dengan budaya populis yang narsistis. Budaya populis yang mengacu pada market oriented secara pragmatis. Sehingga disadari atau tidak, politik pun terjerembab kedalam kancah besar political entertainment sesaat dan terkadang sesat.
Era ini juga membuka lembaran baru gaya berpolitik para politisi. Mereka lebih suka retorika daripada karya. Mereka lebih tertarik pada fashion ketimbang vision. Hal ini mengerucut pada kondisi hiperrealitas, yakni realitas yang dikemas dalam media, sebuah keadaan dimana media massa bahkan lebih berkuasa dari sang penguasa, dalam hal menyebarkan pesan dan simbol kepada publik. Simbol dan pesan politik yang narsistis-populis yang seolah-olah telah menjelma menjadi pakem politik itu sendiri.
Dalam situasi seperti inilah kemudian masyarakat harus dihadapkan pada situasi yang serba lintas batas. Situasi di mana peran politisi dan selebriti menjadi semakin kabur. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana fenomena selebriti berduyun-duyun menjadi politisi. Dan di sisi lain, politisi pun berbondong-bondong untuk tampil dan menginisialisasi diri layaknya seorang selebriti melalui narsismenya. Pada tataran inilah narsisme-populis politik pun semakin tumbuh subur dalam ruang atmosfer politik kontemporer kita.
Memang, fenomena budaya populis dan narsisme adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Politik tidak bisa kemudian melepaskan dirinya sendiri terisolasi sebagai menara gading eksklusif yang menafikan faktor-faktor populis tersebut. Walaupun kemudian dibutuhkan penyesuaian, mengingat ada sisi negatif yang juga dimiliki budaya populis itu sendiri. Sehingga politik tidak hanya sekadar berbalut citra dan persepsi, apalagi kalau hal tersebut ditopang oleh nuansa politik pragmatis transaksional yang menyesatkan.
Citra dan Instan
Paling tidak ada dua kata kunci yang bisa menjelaskan fenomena narsisme dan budaya populis ini dalam ruang politik, yakni ‘citra’ dan ‘instan’. Variabel citra di sini menekankan pada pentingnya aspek kemasan dibandingkan dengan substansi yang ada di dalamnya. Unsur pesona dieksplorasi sedemikan rupa sehingga menjadi magnet politik terhadap publik. Dalam konteks politik, berbahayanya variabel ini, seorang pemimpin yang terpilih dari sebuah proses politik pada akhirnya akan lebih berorientasi pada citranya di hadapan publik, dibanding dengan tercapainya visi-visi yang seharusnya dia emban.
Sementara variabel instan merujuk pada karakter budaya populis yang bersifat pragmatis, ringan, trendi, dan market oriented. Dalam karakter budaya seperti ini, hasil akhir (output) menjadi lebih penting dibandingkan dengan proses yang menopangnya untuk sebuah capaian politik. Jangan heran kalau kemudian lahir para politisi instan atau karbitan tanpa modal, pengalaman, dan track record yang memadai untuk mengelola sebuah manajemen publik.
Lahirnya pemimpin-pemimpin politik seperti ini tentu saja akan melahirkan sistem politik yang hanya bersifat artifisial. Sebuah sistem politik yang berorientasi pada kerja ‘hiburan’ belaka demi menyenangkan basis konstituennya secara sesaat. Dalam kondisi ini, visi-visi dan program kerja tentu saja tidak akan pernah menyentuh kebutuhan mendasar (basic need) masyarakat yang sesungguhnya.
Respon Publik
Persoalannya sekarang, semuanya terpulangkan pada sikap politik publik. Apakah gaya politik narsisme-populis mendapat ruang di hati publik atau sebaliknya. Kata kuncinya, seberapa tinggi tingkat pendidikan dan kecerdasan politik publik dalam menyikapi hal tersebut.
Sementara di sisi lain, bagi para elite (kandidat) perlu menyikapi narsisme politik ini secara cermat. Bukankah narsisme lebih mempertotonkan fenomena panggung politik: “menang sorak”, tetapi belum tentu menang sabung? Persoalan menjadi runyam ketika yang terjadi akhirnya adalah: menang sorak, tetapi kalah sabung!
Memang, untuk membangun sistem politik yang sehat dan demokrasi yang kuat, tidak saja dibutuhkan kecerdasan dan kecermatan, tetapi juga kesadaran politik yang kuat pula. Jangan lupa, bahwa tujuan politik seyogianya membangun realita, bukan memoles citra. Sehingga pekerjaan yang paling berat dalam membangun sistem politik dan konstruksi demokratisasi itu adalah: perjuangan melawan lupa.
(Artikel ini pernah dimuat di media BaPuSe)