BPJS Naik lagi, Ini tiga Skema Yang ditawarkan

Jakarta, Owntalk.co.id  – Dalih defisit hingga 16 triliun, Menteri Kesehatan mengungkapkan bahwa iuran BPJS harus naik perJanuari 2020 mendatang. Pernyataan itu disampaikan Terawan Agus Putranto pada Kamis, (12/12/2019) di ruang rapat Komisi IX DPR RI.

Ia menambahkan kenaikan ini bakal memberatkan peserta. Sehingga, ia menyodorkan usulan tiga skema alternatif untuk menangani kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar tidak begitu terdampak bagi masyarakat. 

Pertama, kata dia  usul pemberian subsidi pemerintah atas selisih kenaikan iuran JKN pada peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja Kelas III.

Menurut dia, usulan alternatif tersebut masih menunggu jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Alternatif kedua itu bisa memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta PBI yang diproyeksikan pada tahun berikutnya, akan ada profit akibat kenaikan iuran JKN berdasarkan Perpres 75 Tahun 2019,” kata Terawan 

Menurut Menteri kesehatan itu, profit ini akan digunakan untuk menutupi iuran peserta PBPU dan BP Kelas III.

Lalu alternatif ketiga, Kementerian Sosial sedang melakukan perbaikan kualitas data PBI sekaligus mengintegrasikan data PBI dengan dengan DTKS (Data Terpadu Program Kesejahteraan Sosial).

Di dalam data PBI non DTKS sejumlah 30.620.052 jiwa yang akan dinonaktifkan oleh Menteri Sosial.

“Rencana penonaktifan data PBI tersebut dapat dimanfaatkan untuk digantikan oleh peserta PBPU dan BP Kelas III yang berjumlah 19.961.569 jiwa,” Tutup dia. (***)