Jakarta, Owntalk.co.id – Pemerataan akses gizi bagi anak menjadi salah satu perhatian dalam rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada Presiden Prabowo Subianto. DEN mendorong agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan perdesaan, serta masyarakat miskin.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Dalam pertemuan itu, DEN memaparkan hasil kajian mengenai dampak program MBG. Kajian tersebut menunjukkan potensi peningkatan kehadiran siswa di sekolah, semangat belajar, serta pengurangan rasa lapar pada anak.
Atas dasar itu, pemerataan distribusi menjadi aspek penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah yang memiliki akses dan fasilitas memadai, tetapi juga anak-anak di daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
Wilayah 3T dan kawasan perdesaan menjadi perhatian karena kondisi geografis, akses transportasi, serta jangkauan layanan dapat menjadi tantangan dalam distribusi kebutuhan pangan. Prioritas kepada masyarakat miskin juga diarahkan agar program menjangkau kelompok yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Selain program MBG, DEN turut menyampaikan perkembangan uji coba digitalisasi perlindungan sosial yang telah menjangkau 514 kabupaten/kota dengan 11,5 juta kepala keluarga terdaftar.
Digitalisasi perlindungan sosial diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran bantuan. Penguatan sistem data dinilai penting untuk mendukung kebijakan yang lebih terukur dalam menjangkau masyarakat penerima manfaat.
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan industri hilirisasi aluminium dan komponen baterai litium, strategi menjaga harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun, serta langkah mengantisipasi dampak El Niño dan La Niña.
Dalam menghadapi risiko perubahan iklim, DEN merekomendasikan penguatan cadangan pangan, kelancaran distribusi, operasi pasar, dan penyediaan layanan kesehatan khusus bagi masyarakat di wilayah terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Berbagai rekomendasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan pemerataan manfaat program prioritas, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.