Batam, Owntlak.co.id – Dewan Pengurus Pusat Rumpun Melanesia Bersatu Provinsi Kepulauan Riau (DPP RMB Kepri) menyatakan dukungan terhadap proses investigasi penyebab pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda Batam, Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan pada Senin (12/10/2026).
Melalui pernyataan sikap resmi, DPP RMB Kepri menyampaikan keprihatinan atas gangguan kelistrikan yang berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga kegiatan dunia usaha di Kepulauan Riau.
Organisasi tersebut menilai, dampak blackout tidak hanya dirasakan pada sektor kelistrikan, tetapi juga memicu perdebatan di ruang publik. Berbagai kritik dan pernyataan yang berkembang di masyarakat dinilai perlu disikapi secara bijak agar tidak menggerus kepercayaan terhadap lembaga pelayanan publik maupun para petugasnya.
Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum DPP RMB Kepri Sofyan Abdillah Lamanepa, Sekretaris Umum Atanasius, dan Bendahara Umum Bastian Langoday, organisasi itu menegaskan dukungannya terhadap langkah investigasi yang dilakukan PLN Batam dan tim gabungan aparat penegak hukum.
Tim yang disebut dalam pernyataan tersebut meliputi Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri, Polda Kepri, serta Laboratorium Forensik Polri.
DPP RMB Kepri mendorong agar proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada masyarakat, sehingga penyebab pasti gangguan kelistrikan yang berdampak luas tersebut dapat diketahui.
Menurut RMB Kepri, keterbukaan informasi mengenai hasil investigasi penting untuk memberikan kejelasan kepada publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan kelistrikan.
Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial
Selain mendukung investigasi, DPP RMB Kepri mengajak seluruh elemen masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Masyarakat diimbau lebih cermat dalam menggunakan media sosial, terutama ketika menyampaikan kritik, membagikan informasi, maupun menanggapi isu yang berkaitan dengan pelayanan publik.
RMB Kepri juga mengingatkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi guna menghindari misinformasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman dan kepanikan di tengah masyarakat.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa kritik terhadap pelayanan publik tetap menjadi bagian dari ruang demokrasi. Namun, penyampaian kritik diharapkan dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam penutup pernyataannya, DPP RMB Kepri menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kebinekaan, dan persatuan dalam menghadapi persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
RMB Kepri berharap proses investigasi blackout dapat memberikan kejelasan bagi publik, sementara masyarakat tetap menjaga persaudaraan dan kondusivitas di Kepulauan Riau.
“Melanesia, Satu Hati Satu Rasa, Melanesia Jaya,” demikian semboyan yang disampaikan DPP RMB Kepri dalam pernyataan sikap tersebut.