Jakarta, Owntlak.co.id – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan ekonomi nasional sekaligus mengoordinasikan langkah penguatan stabilitas sektor keuangan bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas kondisi perekonomian Indonesia di tengah dinamika ekonomi global, termasuk upaya menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong ekspor, mengoptimalkan belanja negara, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia relatif stabil. Pemerintah akan terus mendorong ekspor dari berbagai sektor, termasuk manufaktur, sekaligus mempercepat penyelesaian hambatan yang dihadapi dunia usaha.
Langkah tersebut dilakukan melalui mekanisme debottlenecking atau penguraian kendala yang menghambat kegiatan ekonomi, dengan melibatkan satuan tugas yang telah ditugaskan Presiden.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan ketahanan perekonomian domestik tetap terjaga. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan IV 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja negara tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi, menjaga konsumsi masyarakat, mendukung penyelenggaraan layanan publik, serta memperkuat perlindungan sosial.
OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen OJK untuk melanjutkan reformasi pasar modal.
Fokus pembenahan mencakup peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal, termasuk praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) sebagaimana disampaikan dalam laporan tersebut.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan integritas pasar, memperkuat perlindungan investor, serta memberikan efek jera terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa BI terus berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mengendalikan inflasi pangan (volatile food inflation).
BI berupaya menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen dengan deviasi plus-minus 1 persen. Untuk mendukung stabilitas tersebut, BI mengoptimalkan sejumlah instrumen kebijakan, termasuk intervensi pasar dan insentif biaya lindung nilai (hedging).
Koordinasi Lintas Lembaga Jadi Kunci
Penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal, OJK, dan Bank Indonesia menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan diharapkan mampu merespons tekanan ekonomi global, menjaga kepercayaan pasar, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah bersama otoritas terkait berupaya memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.