Jakarta, Owntalk.co.id – Co-Inisiator Nusantara Food Biodiversity, Ahmad Arif, menegaskan bahwa program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal sangat memungkinkan untuk dijalankan dengan biaya yang lebih efisien.
Menurutnya, penggunaan bahan-bahan lokal dan melibatkan masyarakat setempat, terutama para ibu, dalam proses memasak dapat menekan biaya hingga berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per anak.
“Kemarin, uji coba kami menunjukkan biaya per porsi makan siang bergizi sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu,” ujar Arif dalam diskusi IdeaTalks di ajang IDEAFEST 2024, JCC, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).
Uji coba ini, yang dilakukan di beberapa daerah, menunjukkan bahwa pemanfaatan bahan pangan lokal seperti jagung, ubi, dan ikan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar daerah yang lebih mahal.
Misalnya, harga beras di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat mencapai Rp17 ribu per kilogram, sedangkan di Jawa hanya sekitar Rp15 ribu per kilogram. Jika program makan bergizi di luar Jawa harus menggunakan beras, biaya tentu akan meningkat signifikan.
“Jika bahan baku berasal dari luar daerah, biaya pasti akan jauh lebih mahal,” tambahnya.
Arif juga menekankan bahwa program makan siang berbasis pangan lokal tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal.
Ia menyarankan agar program ini memberdayakan petani setempat dengan mewajibkan pembelian bahan pangan dari mereka. Kebijakan serupa diterapkan di Brasil, di mana 30 persen dari anggaran makan siang dialokasikan untuk membeli pangan lokal.
“Kalau itu diterapkan, program ini bukan hanya akan memberikan makan bergizi, tetapi juga meningkatkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Menanggapi kabar tentang bujet makan bergizi gratis sebesar Rp7.500 per porsi, Arif menyatakan bahwa angka tersebut sulit diterapkan, bahkan dengan bahan pangan lokal.
Uji coba di NTT menunjukkan bahwa biaya minimal untuk makanan bergizi dengan bahan lokal berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per anak. Ia juga menegaskan bahwa kualitas gizi harus tetap menjadi prioritas, dan program ini sebaiknya fokus pada kelompok prioritas jika anggaran terbatas.
“Jangan sampai kualitas gizi dikorbankan demi kuantitas. Kalau anggaran terbatas, lebih baik fokus pada gizi seimbang untuk kelompok prioritas,” tutup Arif.