Diduga Larang Siswa Ikut Ujian Karena Tunggakan SPP, SMK Muhammadiyah Desa Walangsawa Disorot; Ombudsman: Hak Pendidikan Tak Boleh Dihalangi

Lembata, Owntalk.co.id – SMK Muhammadiyah Desa Walangsawa menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan puluhan siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian sekolah pada Selasa (2/6/2026) karena masih memiliki tunggakan pembayaran SPP.

Informasi tersebut pertama kali mencuat melalui unggahan salah seorang siswa di media sosial Facebook. Dalam unggahannya, siswa tersebut mengungkapkan kekecewaan setelah dirinya bersama sejumlah siswa lain diduga tidak dapat mengikuti ujian karena persoalan administrasi sekolah.

Unggahan tersebut kemudian menjadi viral dan memancing beragam komentar dari siswa maupun alumni. Sejumlah komentar bernada kecewa bahkan menunjukkan hilangnya kepercayaan terhadap sekolah. Beberapa akun mengaku menyesal pernah bersekolah di SMK Muhammadiyah Desa Walangsawa, sementara yang lain menyatakan keinginan untuk pindah sekolah serta tidak merekomendasikan sekolah tersebut kepada calon siswa baru.

Gelombang komentar tersebut menggambarkan besarnya kekecewaan yang dirasakan para siswa. Bagi mereka, persoalan yang terjadi bukan sekadar menyangkut tunggakan pembayaran sekolah, melainkan menyentuh hak dasar mereka untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti ujian sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Peristiwa ini kemudian memicu perhatian masyarakat luas. Banyak pihak mempertanyakan apakah persoalan tunggakan SPP dapat dijadikan alasan untuk melarang peserta didik mengikuti ujian sekolah.

Sorotan semakin menguat setelah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur sebelumnya secara tegas mengingatkan bahwa sekolah, baik negeri maupun swasta, tidak diperbolehkan melarang siswa mengikuti ujian hanya karena belum melunasi SPP maupun iuran komite sekolah.

Ombudsman menegaskan bahwa peserta didik memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan. Hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dihalangi hanya karena persoalan administrasi pembayaran yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua atau wali murid.

Penegasan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, khususnya Pasal 52 yang menyatakan bahwa pungutan pendidikan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, maupun kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Dengan demikian, tunggakan SPP tidak dapat dijadikan dasar untuk menahan kartu ujian, memulangkan siswa, atau melarang siswa mengikuti ujian sekolah.

Ombudsman juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tidak boleh menggunakan pendekatan bisnis yang menahan layanan pendidikan hanya karena peserta didik belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.

Menurut Ombudsman, apabila terdapat tunggakan pembayaran, sekolah dapat melakukan komunikasi dan penagihan kepada orang tua atau wali murid tanpa harus mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti ujian.

Kasus yang terjadi di SMK Muhammadiyah Desa Walangsawa juga menjadi perhatian karena sekolah tersebut berada di bawah naungan Muhammadiyah, organisasi Islam yang selama ini dikenal luas melalui kontribusinya dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Muhammadiyah selama ini hadir dengan semangat dakwah dan pemberdayaan umat, termasuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi. Karena itu, publik berharap nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, dan pendidikan berkemajuan yang menjadi ciri Muhammadiyah dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para siswa.

Tidak sedikit masyarakat yang berpendapat bahwa keterlambatan pembayaran SPP tidak selalu disebabkan oleh ketidakmauan orang tua untuk memenuhi kewajibannya. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali menjadi faktor utama sehingga pembayaran harus dilakukan secara bertahap atau mengalami keterlambatan.

Dalam situasi seperti itu, sekolah diharapkan dapat mengedepankan pendekatan yang lebih humanis melalui dialog, pemberian tenggang waktu, skema cicilan, maupun solusi lain yang tidak menghambat hak siswa untuk mengikuti proses pendidikan.

Tindakan melarang siswa mengikuti ujian karena alasan administrasi juga dinilai berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius. Selain rasa malu di hadapan teman-temannya, siswa dapat mengalami tekanan mental, kehilangan motivasi belajar, hingga trauma terhadap lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat mereka mendapatkan dukungan dan pembinaan.

Munculnya berbagai komentar kekecewaan dari siswa dan alumni di media sosial menjadi indikasi bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut administrasi sekolah, tetapi juga telah menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Publik kini menantikan klarifikasi resmi dari pihak SMK Muhammadiyah Desa Walangsawa terkait dugaan larangan mengikuti ujian bagi siswa yang memiliki tunggakan SPP. Klarifikasi tersebut dinilai penting agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diketahui secara utuh, objektif, dan berimbang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMK Muhammadiyah Desa Walangsawa belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan larangan mengikuti ujian terhadap sejumlah siswa yang memiliki tunggakan SPP maupun berbagai keluhan yang beredar di media sosial. Sementara itu, Ombudsman RI menegaskan bahwa hak siswa untuk mengikuti ujian tidak boleh dihalangi hanya karena persoalan tunggakan SPP atau iuran komite sekolah.