Batam, Owntalk.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hari ini menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan strategi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Rapat yang berlangsung di Hotel Nagoya Hill, Batam, Jum’at (24/1/2025) dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, pejabat penting dari Kementerian Dalam Negeri, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Kepri.
Fokus utama rapat koordinasi ini adalah memastikan pelaksanaan APBD 2025 berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Sekda Adi Prihantara menekankan pentingnya integrasi APBD dengan kebijakan pemerintah pusat, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
“APBD merupakan amanah rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Tahun 2025 diprediksi akan dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang belum stabil dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin meningkat. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi antar sektor menjadi kunci keberhasilan.
“Kerja sama dan saling mendukung antar OPD sangat krusial untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” tambah Adi Prihantara.
Beberapa poin penting yang dibahas meliputi pedoman pelaksanaan APBD (Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda), penataan non-ASN termasuk penganggaran gaji dan TPP PPPK, implementasi program makan bergizi gratis, dan efisiensi belanja APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Sekda memastikan bahwa upaya efisiensi tidak akan menghambat pembangunan daerah.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah, demi terwujudnya pembangunan Kepri yang berkelanjutan dan inklusif.