Tanjungpinang, Owntalk.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya diimbau untuk mempersiapkan diri dalam menyambut era baru Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pemerintah pusat memperkenalkan program INA Digital, yang akan mengintegrasikan ribuan aplikasi dari berbagai instansi pemerintahan menjadi satu platform terpadu.
Dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan di Aston Gideon Hotel, Batam, Jumat (1/11), Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Haji Munawwarah, menjelaskan bahwa program INA Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik secara digital.
“INA Digital ini merupakan langkah besar dalam membangun layanan terpadu dengan satu portal nasional untuk semua instansi pemerintah,” jelas Haji Munawwarah.
FGD bertema “Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” ini juga menghadirkan Sekretaris Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Kepri, Hastomo, yang menegaskan bahwa ketersediaan internet adalah fondasi utama untuk implementasi SPBE.
“APJII siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan ketersediaan akses internet di wilayah Kepulauan Riau serta meningkatkan keamanan data sebagai elemen penting dalam implementasi SPBE,” ungkapnya.
Dalam paparan yang bertajuk Transformasi Digital Nasional, Haji Munawwarah menyoroti tiga produk utama dalam INA Digital:
- INApas: Portal identitas digital terpadu untuk akses berbagai layanan pemerintah dengan satu akun melalui single sign-on.
- INAku: Portal layanan publik yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, hanya melalui satu aplikasi.
- INAgov: Layanan digital yang memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengakses berbagai layanan administrasi secara efisien dan lebih praktis.
“Ketiga layanan ini akan mempercepat transformasi digital dalam penyediaan layanan yang efisien bagi ASN dan masyarakat,” kata Haji Munawwarah.
James Simon Pattikawa, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kemenpan-RB yang telah memberikan arahan terbaru terkait SPBE.
“Kami siap berkolaborasi dengan Kadis Kominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau untuk terus memperbaiki pelayanan publik yang terintegrasi, termasuk memperluas jaringan internet di wilayah yang belum terjangkau,” ujarnya dalam sambutan pembukaan FGD.
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Inspektur IV Kementerian Komunikasi Digital RI, Muhammad Fahmi Kurniawan, serta para kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai kabupaten/kota di Kepulauan Riau, yang berkomitmen mendukung pelaksanaan INA Digital demi kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat.