Jakarta, Owntalk.co.id – Kurikulum Merdeka resmi diberlakukan sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran baru 2024/2025. Dengan penerapan ini, tidak akan ada lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di sekolah menengah atas (SMA).
Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo, menyatakan bahwa peniadaan jurusan di SMA adalah bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan secara bertahap sejak 2021.
“Pada tahun ajaran 2022, sekitar 50% satuan pendidikan sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Pada tahun ajaran 2024, penerapan Kurikulum Merdeka sudah mencapai 90-95% untuk SD, SMP, dan SMA/SMK,” ujar Anindito dalam wawancara dengan kumparan, Rabu (17/7/2024).
Dengan Kurikulum Merdeka, siswa kelas 11 dan 12 SMA memiliki kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi atau karier mereka.
Nino, sapaan akrab Anindito, menjelaskan, “Seorang siswa yang ingin berkuliah di program studi teknik bisa fokus pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut dan fisika tanpa harus mengambil biologi. Sebaliknya, siswa yang ingin menjadi dokter bisa fokus pada biologi dan kimia tanpa perlu mengambil matematika tingkat lanjut.”
Nino menambahkan bahwa perubahan ini memungkinkan siswa untuk mempersiapkan diri lebih mendalam dalam bidang yang relevan dengan minat dan rencana studi mereka.
“Dengan adanya kebebasan ini, siswa dapat lebih fokus membangun basis pengetahuan yang sesuai dengan aspirasi mereka,” jelasnya.
Menurut Nino, persiapan yang lebih terfokus ini sulit dilakukan jika siswa masih dikelompokkan ke dalam jurusan IPA, IPS, dan Bahasa.
“Saat ada pembagian jurusan, sebagian besar siswa cenderung memilih jurusan IPA, bukan berdasarkan refleksi bakat dan minat, melainkan karena jurusan IPA dianggap memberikan lebih banyak peluang di perguruan tinggi,” kata Nino.
Penghapusan penjurusan ini juga mendorong siswa untuk melakukan eksplorasi dan refleksi lebih dalam mengenai minat, bakat, dan aspirasi karier mereka. Nino berharap dengan Kurikulum Merdeka, siswa bisa mengambil mata pelajaran pilihan secara lebih fleksibel sesuai rencana mereka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka akan dilaksanakan dengan fleksibilitas.
“Dalam RAPBN, anggaran untuk mendukung Kurikulum Merdeka tetap sama, namun implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Penerapan Kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan mendalam bagi siswa, serta membantu mereka mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik.
Sebagai informasi, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran memastikan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp 71 triliun untuk tahun depan.
Dengan penerapan Kurikulum Merdeka, pendidikan di Indonesia diharapkan bisa lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman, serta mampu mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan global.