Jakarta, Owntalk.co.id – Sebanyak 30 layanan publik berhasil dipulihkan dalam sepekan setelah pemerintah mendapatkan kembali kunci akses ke sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya, yang sebelumnya diretas oleh hacker.
“Hingga Selasa (9/7) pukul 19.00 WIB, total 30 layanan di 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhasil dipulihkan atau Go Live,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, melalui laman resmi Kemenko Polhukam, Kamis (11/7).
Hadi menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah dekripsi untuk memulihkan aset atau layanan yang terdampak di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kini secara bertahap kami mengatasi dengan hati-hati,” tambahnya.
Dari hasil pemetaan dan validasi, sebanyak 167 dari 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menggunakan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya terkena dampak peretasan.
Hadi menyatakan bahwa pemulihan sistem di kementerian dan lembaga lain masih berlangsung. “Saat ini, ada sekitar tujuh layanan dari enam kementerian, lembaga, dan daerah yang diupayakan untuk segera pulih,” kata Hadi.
Selain proses dekripsi, Hadi menjelaskan bahwa percepatan pemulihan layanan juga dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan data cadangan di Pusat Data Nasional Sementara 3 Batam dan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Ismail, memaparkan bahwa pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pemulihan layanan publik di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.
Strategi jangka pendek atau pemulihan darurat dilaksanakan selama Juli hingga Agustus, dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Polri yang melakukan investigasi forensik selama periode ini. “Pemulihan ditargetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi,” ujar Ismail.
Untuk strategi jangka menengah, pemerintah akan memperbaiki tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) para tenant atau pengguna pusat data. Tahap ini berlangsung dari Agustus hingga September.
Strategi jangka panjang akan dilaksanakan hingga September. Selama periode ini, pihak ketiga yang independen akan melakukan audit keamanan terhadap Pusat Data Nasional Sementara 1 dan Pusat Data Nasional Sementara 2.
“Implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu hingga November,” tambah Ismail.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berkomitmen untuk memulihkan dan memperkuat keamanan layanan publik, memastikan stabilitas dan keamanan data yang vital bagi masyarakat.