Polri Apps
Polri Apps

Cegah Penyelewengan Dana, Desa Pemda Teken MOU Dengan Kajari Karimun

#image_title

Karimun, Owntalk.co.id – Pemerintah Daerah Mengadakan perjanjian kerjasama atau MOU dengan Kejaksaan Negeri Karimun dalam rangka mencegah penyalahgunaan Dana Desa, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Karimun, selasa 24/10/2023.

IMG 20231024 WA0038

Kegiatan di hadiri oleh Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Kejari Karimun Firdaus SH. Kasi Intelijen Rezi Dharmawan, S.H., M.H, Kadis Pemberdayaan Masyarkat Desa Jacki, ST, para Camat, Kades dan Sekdes.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh seluruh Desa di Kepulauan Riau melalui video conference bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Drs.H Rudi Margono, S.H., M.Hum bersama Gubernur Kepri H. Ansyar Ahmad, S.E., M.M.

Gubernur Kepri dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Jaksa Jaga Desa merupakan kegiatan yang dapat membantu seluruh Perangkat Desa di Wilayah Kerja Kepulauan Riau dan diharapkan mampu saling berkoordinasi antara perangkat Desa dengan Kejaksaan.

“Sehingga nantinya dapat saling membantu kemajuan negeri,” katanya.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Dr.Rudi Margono, S.H., M.Hum dalam sambutannya, jaksa jaga desa merupakan program baru Jaksa guna untuk membantu seluruh Desa dalam Penyusunan SPJ.

“SertaPengelolaan tatanan Perangkat Desa sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa. Sehingga Tindak Pidana Korupsi dapat dicegah,” ujarnya.

Kejari Karimun Firdaus SH. MH mengungkapkan, Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Seluruh Kepala Desa Se- Wilayah Kepulauan Riau bertujuan untuk sebagai Kesepakatan Bersama ini adalah untuk peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Karimun dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Karimun yang bertujuan untuk mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun.

“Tujuannya untuk melakukan pengamanan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sampai penerimaan di Rekening Kas Desa (RKD) dan melakukan pengamanan penyaluran Alokasi Dana Desa, dan penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten. Serta melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam hal bimbingan penyusunan Peraturan Desa, teknis pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ),” ungkapnya.

Firdaus melanjutkan, sosialisasi penggunaan dana desa serta peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Desa dan perangkat desa bersama OPD terkait untuk meningkatkan kinerja para Kepala Desa dalam penggunaan anggaran desa. Dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia.

“Melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan Peraturan Desa dan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), melakukan pelatihan dan sosialisasi penggunaan dana desa serta peraturan perundang undangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Selat Mendaun bersama dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa dalam penggunaan anggaransebutnya,” sebutnya. (koko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *