Batam, Owntalk.co.id – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Batam meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam menghentikan penarikan lahan pertanian dan peternakan di Pulau Rempang karena akan merugikan warga Batam. Pasalnya, suplai kebutuhan pangan segar dari Pulau Rempang dalam beberapa jenis sudah mencapai 40 persen hingga 80 persen.
”Pemerintah belum melihat secara komprehensif masalah yang terjadi di Rempang. Selain masalah penduduk yang telah turun-temurun tinggal di sana, ada masalah pertanian dan peternakan. Para petani dan peternak di Rempang telah menyuplai kebutuhan pokok warga Batam berupa daging ayam segar, sayur-mayur, serta ikan segar. Jika semua lahan pertanian di Rempang ditutup, yang akan merasakan bukan saja pengusaha dan pekerja, tetapi seluruh warga Batam,” kata Ketua DPD HKTI Kota Batam, Gunawan Satari, kepada wartawan di Batam, 9/10/2023.
Keluhan yang telah disampaikan oleh para petani dan peternak di Pulau Rempang, kata Gunawan, telah disampaikan ke Kepala BP Batam dan Pemerintah di Kota Batam. Tetapi, sikap pemerintah kota sangat menyakitkan para petani. ”Pemerintah Kota Batam menganggap sepele kebutuhan masyarakat yang telah dipenuhi oleh para petani dan peternak di Batam,” ucap Gunawan Satari.
”Para petani di Rempang membeli lahan dari warga yang telah menguasai dan menggarap lahan sebelumnya, dan proses itu harusnya dihargai. Mereka mengurus izin, ada yang sudah dapat, ada yang masih dalam proses, tetapi semuanya itu tidak gratis. Mereka bersedia memenuhi segala aturan yang diterapkan, asalkan tidak ditutup tanpa ada solusi. Bukankah masih luas lahan di Rempang yang dapat dialokasikan kepada para petani ini? Misalnya, hutan produksi, kan, masih bisa dikelola para petani dan peternak,” paparnya.
Data di HKTI, ada sekitar 200 kandang ayam yang beroperasi di Pulau Rempang. Kapasitas seluruh kandang ayam mencapai 3 juta ekor. Dari sebanyak itu, produksi ayam pedaging dari Rempang mencapai 40 ribu ekor hingga 50 ribu ekor per hari. Jumlah itu hampir 80 persen dari total kebutuhan warga Batam. Sebanyak 20 persen diperkirakan disuplay oleh pedagang daging baku.
Total keseluruhan ayam yang diproduksi di Pulau Rempang untuk dikonsumsi warga Batam mencapai 1,5 juta ekor per bulan. Ada sekitar 1.000 petani dan peternak, baik di bawah perusahaan maupun mandiri perorangan. Mereka masing-masing memiliki sekitar 2 hektar lahan. Selebihnya para petani sayur dan buah. Sehingga total pekerja yang hidup dari usaha pertanian dan peternakan di Pulau Rempang mencapai 2.000 orang.
Belum lagi produksi telur ayam yang tergolong besar dari Pulau Rempang. Produksi telur ayam dari Pulau Rempang tergolong kualitas baik dan diminati konsumen pasar telur di Batam. Dari total kebutuhan warga Batam terhadap telur ayam yang mencapai 200.000 butir, sebanyak 60.000 butir telur ayam dihasilkan dari Pulau Rempang. Jika telur ayam asal Rempang berhenti, banyak konsumen yang akan jadi korban. Pasalnya, telur yang dipasok dari luar Batam, seperti Medan, dan Pulau Jawa, selain harganya akan naik, juga kualitasnya akan menurun akibat jarak angkut yang jauh.
Pemerintah belum melihat secara komprehensif masalah yang terjadi di Rempang. Selain masalah penduduk yang telah turun-temurun tinggal di sana, ada masalah pertanian dan peternakan. Para petani dan peternak di Rempang telah menyuplai kebutuhan pokok warga Batam berupa daging ayam segar, sayur-mayur, serta ikan segar. Jika semua lahan pertanian di Rempang ditutup, yang akan merasakan bukan saja pengusaha dan pekerja, tetapi seluruh warga Batam. Gunawan Satari, Ketua DPD HKTI Kota Batam.
Siap Mengadu ke Komisi VI DPR RI
Menanggapi keluhan para petani dan peternak di Pulau Rempang, HKTI Kota Batam berencana membawa masalah itu ke Komisi VI DPR RI. ”Kami meminta Komisi VI dapat mendengar keluhan para petani dan peternak yang menjadi salah satu andalan utama kebutuhan pangan di Kota Batam. Apa salahnya pemerintah melalui BP Batam dapat mengalokasikan sekitar 4.000 hektar untuk pertanian dan peternakan, agar pasokan kebutuhan pangan di Batam tidak terganggu,” kata Sekretaris HKTI Kota Batam, Fita.
Diakui saat ini belum semua pusat pertanian dan peternakan yang ditutup. Tetapi, produksi sayur-mayur, daging ayam segar, serta telur sudah mulai terganggu. Harga-harga bahan pangan, terutama daging ayam, telur ayam, serta sayuran di Batam, saat ini sudah mulai merangkak naik. ”Jika benar-benar ditutup seluruhnya, kami pastikan akan terjadi kekacauan pasokan bahan makanan di Kota Batam. Terutama daging ayam dan sayur-mayur,” kata Fita.
Karena itu, para petani di Rempang saat ini membuka ‘Posko HKTI Crisis Center Rempang.’ Saat ini, kata Fita, HKTI sedang mendata berapa hektar lahan yang dibutuhkan oleh para petani dan peternak. Mereka berharap diberi lahan di tempat lain, jika lahan yang dikelola sekarang akan digunakan oleh Proyek Strategis Nasional (PSN). ”Kami bergeser ke mana, bisa ke hutan produksi, agar lahan peternak serta petani Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dapat terus menjalankan usahanya.
Perkiraan saat ini, seluruh petani dan peternak membutuhkan lahan seluas 4.000 hektar. Lahan itu, menurut HKTI bisa diambil dari kawasan hutan produksi. Sebab produksi dari peternakan itu membawa dampak positif terhadap pertanian di wilayah lain. Contohnya, telek (kotoran) ayam dibutuhkan untuk pupuk pertanian, dan petani di wilayah Tanjungpiayu, Kecamatan Sei Beduk. ”Petani di wilayah Tanjungpiayu dan sekitarnya 100 persen mengandalkan pupuk dari telek yang dihasilkan dari Rempang,” kata Jekson, salah seorang pengurus HKTI Batam.
Hadir dalam jumpa pers antara HKTI Batam dengan sejumlah media, yakni Gunawan Satari (Ketua HKTI Batam), Fita (Sekretaris HKTI Batam), Jekson (Pupuk Organik), Martahan Siahaan (PAC HKTI Rempang), Alex M (Petambak Udang), Rika Santosa (Pengurus HKTI), Dewi Koriati (Ketua Perempuan Tani HKTI Batam), Veranaty (HKTI Batam), Bambang (Komunitas Peternak Rempang), dan Erwinta (Perkebunan). (*)