Batam, Owntalk.co.id – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Aman, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online 2023.
Pada konferensi pers dengan wartawan pada hari Rabu (7/6/2023), Aman memberikan peringatan agar tidak ada sekolah yang bermain curang dan meminta agar prosedur PPDB dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saat pendaftaran melalui jalur zonasi, calon siswa yang rumahnya lebih dekat harus menjadi prioritas. Kami meminta sekolah untuk menginformasikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam jika terjadi kelebihan daya tampung, sehingga stakeholder dapat bersama-sama membahas dan mengambil kebijakan yang tepat,” ujar Aman.
Lebih lanjut, Aman menekankan bahwa setiap tindakan penambahan kuota tanpa seizin panitia penyelenggara dianggap sebagai pelanggaran yang berpotensi mendatangkan konsekuensi.
Ia menjelaskan bahwa hal ini dapat menciptakan masalah baru dan merugikan proses PPDB secara keseluruhan.
“Tidak boleh ada sekolah yang beroperasi sendiri-sendiri, karena hal itu akan menimbulkan masalah baru. Kami berharap agar proses PPDB berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan,” ungkapnya.
Aman melaporkan bahwa hingga saat ini, belum ada keluhan yang diterima terkait dengan pelaksanaan PPDB online yang dimulai pada 3 Juni 2023.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap persiapan matang Dinas Pendidikan Kota Batam dalam menyelenggarakan sistem PPDB online tahun ini, yang diharapkan dapat menghindari kendala server seperti tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada keluhan. Kami ingin memastikan bahwa PPDB tahun ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Tidak ingin ada warga yang tak mampu malah putus sekolah,” tuturnya.
Aman juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal dan memonitor pelaksanaan PPDB di Kota Batam tahun ini, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan transparan dan berkeadilan bagi semua warga.
“Kami berharap PPDB tahun ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Tidak ingin nantinya ada warga yang tak mampu malah putus sekolah,” jelasnya.