Kades Ngulan Wetan Tuding Pembatalan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Bupati Trenggalek adalah Maladministrasi

  • Bagikan
Berita Terkini Batam

Trenggalek, Owntalk.co.id – Kepala Desa Ngulan Wetan Nurkholis, didampingi penasehat hukumnya, hearing bersama Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek terkait permasalahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Trenggalek tentang pembatalan pengangkatan perangkat desa. 

Menurut Nurkholis penerbitan SK Bupati tentang pembatalan pengangkatan perangkat desa yang dilantiknya tersebut cacat hukum dan dianggap maladminitrasi.

“Saya menolak Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Ngulan Wetan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, karena surat yang diterbitkan dari Lembaga Badan tidak berstempel basah,“ ucap Nurkholis usai hearing kepada awak media, Selasa (7/9/1021). 

Nurkholis juga menyampaikan, bahwa terkait pengangkatan perangkat desa Ngulan Wetan saat ini sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, dalam gugatan tersebut pihaknya sebagai tergugat. 

“Maka biarlah proses hukum berjalan sampai ada keputusan hukum tetap. Siapa nanti yang akan diputus Pengadilan itulah yang akan menjadi perangkat dan meneruskan jabatan tersebut. Biarlah saat ini Pemerintah berjalan apa adanya, belum ada proses Pengadilan kok Bupati mengeluarkan SK, tinggi mana bupati dengan Hakim,” kata Nurkholis. 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Mohammad Husni Tahir Hamid menanggapi langsung keberatan terbitnya SK Bupati tentang pembatalan pengangkatan perangkat Desa Ngulan Wetan. 

Husni Tahir mengatakan apa yang disampaikan dalam keberatan Kepala Desa Ngulan Wetan Nurkholis tersebut dianggap kurang memenuhi syarat dari hukum adminitrasi.

Baca Juga :

Pihaknya mengatakan seharusnya Kades Nurkholis dalam menyampaikan keberatan harus disertakan bukti pendukung pelanggaran Bupati dalam penerbitan SK tersebut.

“Dari masalah ini, Kades Nurkholis kan didampingi oleh kuasa hukum yang mengerti tentang hukum, seharusnya bisa lebih menjelaskan apa yang dikatakan maladministrasi itu sebagai legal memorandum. Sehingga ketika mengatakan bahwa ada penilaian tidak sesuai dengan hukum harus juga dibuktikan dengan dasarnya,” terangnya. 

Setelah mendengarkan pemaparan dari Kades Ngulan Wetan dikarenakan tidak menyampaikan dasar apapun dari penilaian maladministrasi tersebut, Ketua Komisi I meminta kepada inspektorat untuk bisa mencari jalan keluarnya.

“APIP harus segera mencari solusi agar polemik ini segera berakhir dan roda birokrasi bisa kembali berjalan,” pungkasnya.  (Sar) 

  • Bagikan