Hasil Penyelidikan TWK KPK Akan Diumumkan Komnas HAM Hari Ini

Date:

Related stories

HUT RI Ke-77 Polairud Polres Karimun Kibarkan Bendera Di Pulau Terluar Indonesia

Karimun, Owntalk.co.id - Sempena memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia...

Beraksi di 20 TKP, Seorang Jambret Berhasil Dibekuk Polsek Lubukbaja

Batam, Owntalk.co.id - Karim Teibang alias Bogan, residivis spesialis...

NasDem Bersuara, Tanggapi Gejolak Pergantian Sekretaris Kota Batam

Batam, Owntalk.co.id - Perihal adanya gejolak ditubuh Partai Nasional...

Sosialisasi Usaha Hulu Migas, Kapolres : Kita Selalu Siap Amankan Objek Vital Nasional

Meranti Owntalk.co.id - Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul...

Jakarta, Owntalk.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan akan mengumumkan laporan hasil pemantauan dan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut sebelumnya telah ditargetkan untuk bisa diumumkan pada awal bulan Agustus, namun proses temuan di lapangan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipelajari. Oleh karena itu, laporan temuan dari Komnas HAM tersebut akan diumukan ke publik hari ini, Senin (16/8).

“Kami rencanakan jam 1 nanti. Semoga ini menjadi bagian penting sumbangsih Komnas HAM untuk negara dan bangsa khususnya dalam konteks situasi HAM dan pemberantasan korupsi,” ujar Komisioner Bidang Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, Senin (16/8).

“Proses cukup lama karena pendalaman beberapa fakta lapangan yang cukup banyak dan dinamis perubahannya,” lanjutnya.

Baca Juga :

Kasus dugaan pelanggaran HAM ini merupakan aduan yang dilayangkan oleh 75 pegawai KPK yang telah dinonaktifkan melalui pelaksanaan TWK. 75 pegawai tersebut mengaku bahwa terjadi pelanggaran HAM selama proses pelaksanaan TWK.

Asfinawati, Tim Kuasa Hukum 75 Pegawai KPK tersebut mengungkapkan dalam pelaksanaan TWK tersebut terdapat sedikitnya lima pelanggaran HAM diantaranya yaitu perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja, pelanggaran serikat berkumpul, hingga diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam proses penyelidikan kasus ini, Komnas HAM mengaku telah memintai keterangan dari berbagai pihak diantaranya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pegawai KPK nonaktif Novel Baswedan dkk, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, hingga ahli hukum tata negara. (Ir)

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories