Berita  

Pemerintah Dorong Peran Swasta Dalam Pengelolaan Air Minum

berita terkini batam
Salah satu pekerja ATB . (Foto: Owntalk)

Proyek ini mulai dibangun pada 2017. Lebih jauh, Presiden Jokowi akan terus mendorong pembangunan proyek dengan model KPBU guna mengurangi beban APBN. Menurut Presiden Jokowi, swasta akan terus didorong untuk bertindak sebagai pengelola.

“Model pembangunan KPBU akan terus kami dorong tidak hanya di proyek SPAM Umbulan, tetapi juga di proyek-proyek lain sehingga beban APBN akan semakin berkurang, dan pengelolaannya justru swasta yang harus bergerak,” jelasnya.

SPAM Umbulan ini akan memberikan manfaat besar bagi 1,6 juta jiwa atau 320.000 sambungan rumah (SR) di lima kabupaten/kota di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik

“Air yang berasal dari sini keadaanya sudah bersih, sehingga bisa langsung dimanfaatkan dan tidak pakai formula yang rumit-rumit. Kapasitasnya juga besar 4.000 liter per detik,” kata Presiden Jokowi

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan SPAM. Di Provinsi Jawa Timur, pembangunan SPAM Umbulan dapat menambah menambah pasokan air bersih perpipaan pada lima kota/kabupaten, yakni di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik.

“Layanan SPAM Umbulan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas dengan harga terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam, serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan air bersih,” ujarnya.

Adapun sumber air baku SPAM Umbulan berasal dari Mata Air Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 km dengan total 14 titik reservoir off take.

Dorong Swasta

Pemerintah memang mendorong swasta untuk jasa layanan air bersih tersebut. Persoalannya, menurut data Kementerian PUPR, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didapuk sebagai penyelenggara SPAM saat ini sebanyak 62 persen dalam kondisi sehat, 13 persen sakit, dan 26 persen kurang sehat.

Baca Halaman Selanjutnya…

Exit mobile version