Jakarta, Owntalk.co.id – Pemerintah membentuk tim untuk mengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihak kepolisian untuk selektif dalam menerima laporan-laporan kasus UU ITE.
Tim pengkaji yang dibentuk tersebut tidak lepas dari arahan Jokowi terkait pelaksanaan UU ITE. Menurut Jokowi, jika UU ITE dengan pasal-pasal yang dianggap “karet” adalah masalah, maka perlu adanya revisi.
- Prabowo Tegas Bantah Sumbang Dana USD 1 Miliar untuk Board of Peace
- Prabowo Perkuat Diplomasi Idulfitri, Jalin Silaturahmi dengan Pemimpin Negara Muslim
- Direktur Diduga Buat Surat Pengunduran Diri Karyawan, Sengketa PT Ghaniyyah Indoteknik Maritim Kian Memanas
- Air Mata Bahagia di Rutan Batam, Open House Satukan Kembali Keluarga
- Langsung Ramai! Masjid Bintang Amin Angkasa Dipadati Jamaah Usai Diresmikan Menhan
Tim pengkaji UU ITE yang dibentuk tersebut melibatkan 3 Kementerian, diantaranya Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, kajian akan dilakukan di sejumlah pasal yang dinilsi sebagai pasal “karet”. Dan tim tersebut diberi waktu 2 hingga 3 bulan kemudian untuk menyampaikan laporannya.
Selama tim bekerja, penegak hukum diminta menjalankan UU ITE dengan cermat dan memenuhi rasa keadilan.
Dodi