Jakarta, Owntalk.co.id – Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang biasa disebut PUPR menyatakan modal negara untuk pembangunan Tol Trans Sumatera kurang dari Rp60 triliun. Modal ini berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Setelah kami evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp60 triliun,” kata Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian seperti dikutip dari Antara, Rabu (27/1).
Ia mengatakan kekurangan modal negara tersebut berpotensi mengancam pembangunan proyek. Bahkan katanya, proyek bisa terhenti. Pihaknya tengah berkomunikasi dengan kementerian lain agar ancaman ini tidak terjadi,
“Ini yang sudah kita komunikasikan dengan kementerian-kementerian terkait, bagaimana dana kita untuk menutup kekurangan Rp60 triliun ini bisa dicairkan secara cepat,” ujar Hedy.
Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan audit terhadap proyek Tol Trans Sumatera yang sedang dilaksanakan oleh Hutama Karya.
“Sedangkan untuk proyek pembangunan ruas-ruas tol Trans Sumatera yang sedang tidak berjalan, terkait PMN sepertinya Hutama Karya sudah mengalami kesulitan,” katanya.
Pihaknya juga mewacanakan untuk memberikan dukungan konstruksi senilai Rp148 triliun proyek tersebut. Tapi, dukungan itu masih terkendala aturan.
Tol Trans Sumatra dibangun dengan skema penugasan Negara kepada Hutama Karya. Dengan skema ini Negara dapat membantu dalam penyertaan modal Negara bukan dukungan konstruksi.
“Kalau ingin ada dukungan konstruksi maka Kepres proyek Tol Trans Sumatera harus diubah, karena tiba-tiba proyek ini membutuhkan dukungan dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sebesar Rp148 triliun hanya untuk Tol Trans Sumatera,” ujarnya
(Leo)