Pemkab Karimun Serahkan LPj APBD 2025, Catat Surplus dan Kondisi Keuangan Stabil

Karimun, Owntalk.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun.

Penyampaian laporan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Senin (22/06/2026).

Dalam laporan yang disampaikan, kondisi keuangan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup positif. Realisasi Belanja Operasi mencapai 92,58 persen, sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 88,05 persen. Kinerja tersebut turut menghasilkan surplus pada Laporan Operasional sebesar Rp38,6 miliar.

Selain itu, posisi keuangan daerah juga dinilai cukup kuat dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan kas akhir tahun sebesar Rp70,6 miliar. Sementara itu, total aset Pemerintah Kabupaten Karimun tercatat mencapai Rp2,34 triliun.

Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano, yang mewakili Bupati Karimun dalam rapat paripurna tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD 2025 berlangsung dalam masa transisi pemerintahan.

Menurutnya, sebagian besar program yang dijalankan merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah disusun dan disahkan pada periode sebelumnya.

“Sebagian program yang dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan program yang telah direncanakan dan memiliki konsekuensi hukum untuk tetap dijalankan. Hal ini menjadi bagian dari proses transisi pemerintahan yang harus disikapi secara bijak,” ujarnya.

Rocky menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ke depan. Ia berharap DPRD dapat memberikan masukan dan kajian yang konstruktif agar program-program pembangunan yang akan datang semakin selaras dengan visi pemerintahan saat ini serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karimun juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Berazam.