Penerapan New Normal, Ketua Kadin : Biaya Tinggi di Kepri harus di Pangkas dan di Beri Insentif

Penerapan New Normal, Ketua Kadin : Biaya Tinggi di Kepri harus di Pangkas dan di Beri Insentif
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri Ahmad Ma'ruf Maulana. (Doc. Owntalk)

Batam, Owntalk.co.id – Kepri menjadi salah satu daerah yang ditunjuk pemerintah pusat untuk penerapan New Normal atau protokol baru hidup normal ditengah wabah Covid 19.

Protokol baru yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 ini diharapkan dapat menggenjot kembali pertumbuhan ekonomi yang sudah sempat terpukul karena wabah Corona Deases 19.

Namun menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Ahmad Ma’ruf Maulana menyebutkan aturan Kemenkes terbaru tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi diprediksi melahirkan ekosistem ekonomi berbiaya tinggi yang akan memberatkan pengusaha dan akhirnya konsumen.

Peraturan Pemerintah 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja.
Namun dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan.

“ Dengan aturan tersebut pengusaha dibebankan beberapa aturan yang membutuhkan biaya lebih tinggi dari sebelumnya. Ekonomi new normal adalah ekonomi berbiaya tinggi,” sebut Maruf

New Normal adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan usai krisis keuangan 2007-2008, resesi global 2008–2012, dan pandemik Covid-19.

Bagi pengusaha dengan dibukanya ekonomi dalam kondisi pandemik covid 19 artinya pengusaha harus menjalankan aturan Kemenkes tersebut diantaranya adalah menyiapkan tempat kerja yang aman dan sehat, termasuk menerapkan physical distancing dalam semua aktivitas kerja.

“ Dalam artian lain, Ditengah wabah pandemi ini, pengusaha masih dituntut untuk terlibat aktif meningkatkan perekonomian secara lokal maupun nasional, namun masih dalam peraturan-peraturan yang sesuai dengan protokol kesehatan,” sebut dia.

BACA JUGA :  Viral, Video Tumpukan Skripsi Dibuang Dari Lantai Dua, Kepala Perpustakaan Dipecat

Namun di sisi lain, biaya tinggi di Kepri dirasakan menjadi kendala dalam penerapan new normal di perkantoran, perusahaan, termasuk industri. Pemerintah daerah, kata Maruf, dalam hal ini Pemprov Kepri, Pemko dan Pemkab diminta tidak membebani dunia usaha dengan berbagai jenis pajak dan retribusi.

“Saat ini biaya tinggi di Kepri menghadang industri menerapkan protokol normal baru tersebut. Pelaku usaha masih dibebankan dengan beberapa pajak yang tinggi, seperti PPJU, WTO, pajak pariwisata dan restoran, serta Pajak Bumi dan bangunam (PBB),” ujar Maruf.

Dirinya meminta agar pemerintah kota dan Provinsi bisa menurunkan bahkan meniadakan pajak-pajak tersebut dalam kondisi menyambut New Normal ini.

“Khusus bagi BP Batam dimana WTO akan jatuh tempo, kami minta agar dicicil selama 2 tahun tanpa bunga, PPJU di-nolkan, pajak pariwisata dan restoran dinolkan, dan PBB diturunkan demi keberlangsungan dunia usaha, menghadapi new normal,” tegasnya.

“Mengapa kita minta pajak-pajak tersebut diturunkan karena perusahaan dan industri juga terdampak pandemi covid-19, belum lagi penerapan new normal juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ungkapnya.
Maruf menambahkan, pajak-pajak daerah yang sekitar 70 persen berasal dari dunia usaha harus diturunkan sejalan dengan penerapan new normal di perkantoran, perusahaan dan industri. “Biar ekonomi kita bergerak dulu dan aktivitas produksi di industri bisa beroperasi lagi dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah provinsi, kota dan Kabupaten saling bersinergi membuat terobosan baru dalam peningkatan minat investor untuk berinvestasi di Kepri. Kadin Kepri, kata Maruf telah mendeklarasikan BBK Murah.

BBK murah tersebut kata dia, telah disosialisasikan kepada para investor di beberapa negara untuk menjalankan aktivitas bisnisnya di Kepri.

BACA JUGA :  Pemerintah Serius Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih dari ATB, Pegawai ATB dijamin masuk tanpa Test

“Kita instal ulang di Kepri ini menyambut investasi Amerika dan Jepang yang mau keluar dari China. Saya sudah komunikasi sama mereka dan Insya Allah sudah ada yang berminat dengan BBK Murah,” ungkapnya

Ma’ruf juga meminta, sebelum New Normal direalisasikan di Kepri Pemerintah pusat dapat terlebih dahulu melakukan FGD bersama pihak-pihak terkait untuk teknis pelaksanaannya.

“ Sebab sejauh ini belum ada petunjuk khusus New Normal, kit berharap adanya Focus Group Discussion (FGD) dengan semua pihak pelaku usaha, agar semuanya dapat mengerti,” tutup dia. (*)