Polri Apps
banner 728x90

Rudi berharap Jabatan Lurah dan Camat tak di Hilangkan

berita terkini batam
(foto: owntalk)

Batam, Owntalk.co.id – Presiden Joko Widodo menyatakan bakal meniadakan eselon 3 dan 4 di kementerian dan lembaga. Hal itu dilakukan dalam rangka efisiensi birokrasi sehingga tak berbelit-belit.

Jokowi bahkan meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengganti eselon 3 dan 4 dengan artificial inteligence (AI) atau kecerdasan buatan. 

“Tahun depan akan kita lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon 1,2,3,4. Yang 3 dan 4 akan kita potong dan saya sudah perintahkan juga ke Menpan-RB diganti dengan AI, kalau diganti aritificial inteligence birokrasi kita lebih cepat,” kata Jokowi

Menyikapi pernyataan tersebut , Walikota Batam HM.Rudi.SE.,MM Mengatakan bahwa tidak semua Jabatan eselon 3 & 4 seperti yang dimaksud oleh Presiden dapat di hilangkan dilingkungan Pemko Batam. Jabatan tersebut seperti Jabatan Lurah dan Camat. 

“Hari ini pak Sekda (Jefridin) tengah rapat dengan MenPAN RB dan Mendagri di Jakarta. Kalau pribadi saya namanya Camat dan Lurah tidak mungkin dihilangkan,” kata Rudi usai memimpin upacara HUT KORPRI di Dataran Engku Putri, Batamcentre, Jumat (29/11).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa perampingan dapat dilakukan di struktur dan bagian Sekretariat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

“Jabatan struktural di eselon III dan IV, siap untuk dilakukan. Tapi, tidak semua dihilangkan. Jadi mungkin lebih memperamping,” ulas Rudi.

Rudi mengatakan, perampingan menurutnya bisa dilakukan dengan menggabungkan jabatan struktural. Ia mencontohkan, jabatan struktural di kecamatan yakni kasi trantib, kasi pemerintahan dan lainnya yang sejenis bisa dijadikan satu jabatan tertentu.

“Misalnya ada lima kasi jadi dua saja. Di kelurahan, kalau perlu tak ada kasi-kasi satu pintu saja,” ujarnya.

Menurutnya, Sekretariat Daerah dan OPD, tetap penting ada pejabat eselon III dan IV. Karena dibutuhkan pejabat untuk penanggungjawab struktural. Namun sebelum kebijakan itu diterapkan, pihaknya menyiapkan langkah untuk mengosongkan pejabat di struktural yang akan dirampingkan.

“Sebenarnya eselon III dan IV perlu juga. Contoh kalau Dinas PUPR, tidak ada eselon III, siapa pengguna anggaran? Artinya tak boleh hilang. Makanya kita harus menyiapkan langkah,” ulasnya.(ack)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *