Jakarta, Owntalk.co.id – Menurut Jhonny Simanjuntak selaku Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Jakarta itu percuma saja. Hal ini dikarenakan, menurutnya masih ada pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19, dan penegakan aturan kurang.
Gubernur DKI Anies Baswedan resmi perpanjang PSSB Transisi. Johnny berpendapat, PSBB tak tidak diiringi dengan ketegasan Pemerintah Provinsi secara luas.
“Menurut saya enggak ada gunanya(perpanjangan PSBB transisi) sepanjang pola disiplin penerapan protokol kesehatan masih seperti kemarin,” kata Jhonny, Jumat (17/7/2020). Dilansir dari CNNIndonesia.
Menurutnya, kunci kesuksesan PSBB transisi ada pada pada ketegasan Pemprov dalam menegakkan aturan.
Johnny juga pertanyakan sanksi kepada pelanggar yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB di Jakarta.
“Coba dicek, ada enggak selama ini, berapa nilai duit yang terkumpul dengan sanksi Rp250.000 itu, kalau enggak ada berarti kan selama ini enggak jalan,” kata Jhonny.
Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menginformasikan, pemprov telah kantongi Rp1,355 miliar. Uang ini didapatkan dari denda para pelanggar PSBB Jakarta.
Jhonny harap agar Pemprov DKI melibatkan peran serta masyarakat itu sendiri dalam penegakan protokol kesehatan. Maksudnya tingkat RW atau tokoh masyarakat proaktif mengawasi.
“Maka saya katakan dengan memperpanjang PSBB transisi itu hanya sekadar pemanis, gagah-gagahan saja. Dia akan bagus, enggak masalah, bisa saja,” ujar Jhonny.
“Tapi kalau PSBB transisi masih seperti yang kemarin, tidak ada upaya dari Pemprov DKI Jakarta bahwa mencegah, tindakan preventif penyebaran Covid ini tidak menjadi sebuah gerakan masyarakat kan repot,” lanjutnya.