Batam, Owntalk.co.id – Gelombang kecaman terhadap aksi penganiayaan brutal yang dialami oleh seorang Asisten Rumah Tangga (ART) asal Sumba, Nusa Tenggara Timur, di kawasan Sukajadi, Kota Batam, terus menguat. Kali ini, suara tegas datang dari Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Kepri.
Dalam pernyataan resminya, Iman menyebut tindakan keji tersebut sebagai ‘perbuatan biadab’ yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan, hukum, maupun adat ketimuran masyarakat Batam.
“Saya mengecam keras perbuatan tidak manusiawi ini. Korban datang untuk bekerja, bukan untuk disiksa. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga penghinaan terhadap martabat manusia. Ini harus menjadi yang pertama dan terakhir terjadi di Batam,” tegas Iman Sutiawan, Senin (23/6) di Tanjungpinang.
Iman menegaskan bahwa negara dan hukum harus hadir di pihak korban. Oleh karena itu, ia secara langsung memerintahkan kader partai dari Fraksi Gerindra, Andi S. Mukhtar, untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
Andi S. Mukhtar: “Kami Akan Kawal, Kami Tidak Akan Diam”
Mendapatkan mandat langsung dari Ketua DPRD Kepri sekaligus Ketua DPD Gerindra, Andi S. Mukhtar, yang juga Anggota DPRD Provinsi Kepri dan Ketua Perkumpulan Keluarga NTT (PKNTT), langsung mengambil sikap tegas.
“Saya telah menerima arahan langsung dari Ketua DPRD Kepri sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra, Bapak Iman Sutiawan, untuk mengawal kasus ini sampai keadilan ditegakkan. Dan saya tegaskan, kami dari PKNTT dan Fraksi Gerindra tidak akan tinggal diam,” ujar Andi dalam keterangannya di Batam.
Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi terhadap korban bukan hanya masalah kriminal, tapi juga luka sosial yang mendalam bagi masyarakat NTT di Kepri.
“Kami sangat marah. Ini menyentuh harga diri kami sebagai orang Timur. Korban adalah bagian dari keluarga besar kami. Dan kami akan pastikan ia mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan keadilan yang seadil-adilnya,” lanjutnya.
Sebagai Ketua PKNTT, Andi telah bergerak cepat berkoordinasi dengan penegak hukum, organisasi advokasi, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan.
“Kami akan kawal dari awal sampai akhir. Jangan harap kasus ini bisa ditutup atau diredam begitu saja. Korban harus mendapat keadilan, dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Ini soal kemanusiaan, bukan soal politik,” tegasnya.