Tanjungpinang, Owntalk.co.id – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mencatatkan penurunan signifikan dalam prevalensi stunting, menunjukkan langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Percepatan Penurunan Stunting yang diadakan oleh BKKBN Kepri di Tanjungpinang pada Senin (19/8).
Penurunan prevalensi stunting di tingkat provinsi Kepri dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 15,4% pada tahun 2022 menjadi bukti nyata efektivitas program yang telah diterapkan. Di beberapa kabupaten dan kota, penurunan yang signifikan ini bahkan lebih mengesankan.
Kabupaten Karimun, misalnya, mencatatkan penurunan dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 13,3% pada tahun 2022, sementara Kota Tanjungpinang berhasil menurunkan angka stunting dari 18,8% menjadi 15,7% dalam periode yang sama.
Kepulauan Anambas juga menunjukkan kemajuan luar biasa, dengan penurunan prevalensi stunting dari 21,7% pada tahun 2021 menjadi 14,0% pada tahun 2022.
Kabupaten Lingga dan Natuna mengikuti jejak positif ini, dengan Lingga mencatat penurunan dari 25,4% menjadi 18,9%, dan Natuna dari 18,0% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023.
Namun, meskipun sebagian besar wilayah Kepri menunjukkan tren positif, Kota Batam menghadapi tantangan yang berbeda. Alih-alih menurun, prevalensi stunting di Batam justru meningkat dari 15,2% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023.
Kenaikan ini menggarisbawahi tantangan khusus yang dihadapi di daerah urban seperti Batam, yang meskipun berstatus kota besar, ternyata masih memiliki masalah kesehatan yang perlu diatasi dengan lebih serius.
Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Kepri menegaskan komitmennya untuk memperkuat program-program penanganan stunting, terutama di daerah-daerah yang masih menunjukkan kenaikan angka stunting.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat intervensi di Batam dan memastikan program-program yang lebih efektif diterapkan.
“Kami terus berupaya menurunkan angka stunting di seluruh kabupaten dan kota di Kepri, khususnya di wilayah yang masih mengalami peningkatan seperti Batam. Program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengukuran dan surveilans yang dilakukan secara berkala akan terus kami gencarkan,” ujar Hasan, menekankan pentingnya tindakan cepat dan terkoordinasi.
Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya bisa dilakukan dengan intervensi langsung, tetapi juga harus melibatkan upaya pencegahan dari akar masalahnya.
Program-program seperti peningkatan kualitas sanitasi, akses air bersih, dan edukasi gizi bagi ibu hamil dan keluarga menjadi prioritas dalam strategi penurunan stunting yang berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan, dengan perhatian khusus diberikan kepada keluarga-keluarga yang berisiko tinggi.
“Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan kami. Tanpa kerja sama yang baik, pencapaian ini tidak mungkin terwujud,” kata Hasan.
Sekda Adi Prihantara melalui Hasan juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di Kepri. Pemerintah Provinsi Kepri tetap optimis bahwa dengan upaya yang terus berlanjut, target penurunan prevalensi stunting hingga 10,20% pada tahun 2024 dapat tercapai, menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan penanganan stunting yang paling efektif di Indonesia.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi generasi muda Kepri untuk tumbuh sehat dan berkualitas, membawa masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat di provinsi ini.