Jakarta, Ontalk.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan serangkaian pelatihan PAKU Integritas 2023 di Manhattan Hotel, Jakarta.
Pelatihan ini diikuti oleh kepala dan pejabat Eselon 1 dari tiga kementerian, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN, setelah sebelumnya menggelar Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan Paku Integritas, diperlukan Iman. Hal ini karena sebagai umat beragama, setiap individu memiliki Iman. Namun, tantangannya adalah apakah Iman tersebut akan terus dipertahankan atau tidak, terutama dalam upaya mencegah korupsi.
Menurut Tanak, kepala kementerian/lembaga dan pejabat Eselon 1 memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi di institusi mereka.
Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, mereka harus menjadi contoh teladan dan mampu membangun sistem kerja yang baik.
“Sebagai seorang Pejabat Negara, tidak cukup hanya punya personal integrity values dan tidak cukup hanya bekerja secara fungsional dengan berfikir pada penyelesaian pekerjaan saja, namun harus bisa menjadi teladan dan mampu membangun sistem kerja yang baik di lingkungan kita,” pesan Tanak.
KPK terus mengingatkan dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan antikorupsi bagi para penyelenggara negara melalui pembekalan dan pembangunan Integritas. Para peserta pelatihan ini terdiri dari pimpinan dan pejabat Eselon 1 dari tiga kementerian.
Selain itu, kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basuki Hadimoeljono, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Dian Novianthi, Akademisi dan Praktisi Bisnis, Rhenald Kasali, Pakar Psikologi, Ary Ginanjar Agustian, serta jajaran Pejabat Struktural Eselon I dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN.
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menyebut bahwa KPK menyadari pentingnya strategi pencegahan korupsi selain upaya penindakan pelaku.
Hal ini melibatkan perbaikan sistem, pendidikan nilai-nilai antikorupsi, dan pembentukan karakter penyelenggara negara yang berintegritas.
Melalui kegiatan ini, KPK berharap dapat meningkatkan kesadaran antikorupsi para penyelenggara negara, sehingga terhindar dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Terbangunnya karakter penyelenggara negara yang berintegritas dan teladan dalam menjalankan peran dan tugasnya, serta penguatan peran serta dan komitmen penyelenggara negara dalam pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi di masing-masing instansi.
Pakar Psikologi Ary Ginanjar Agustian menjelaskan, seorang penyelenggara negara sudah sepatutnya memiliki tiga komitmen, yakni Komitmen Intelektual, Komitmen Emosional, dan Komitmen Spiritual.
“Komitmen Intelektual hanya sebatas tentang bagaimana kita menjalankan tugas-tugas yang seringkali hanya bersifat seremonial seperti penandatanganan pakta Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan sebagainya. Sehingga perlu dilengkapi dengan komitmen emosional dan spiritual, agar kita betul-betul menjalankan upaya pemberantasan korupsi sekaligus menanamkan sikap integritas dalam alam bawah sadar kita,” ujarnya.
Selain mendapatkan materi yang dibagi ke dalam beberapa sesi, para peserta pelatihan PAKU Integritas ini juga diajak studi lapangan dengan pengenalan lingkungan rumah tahanan (Rutan) KPK yang berada di Gedung Merah Putih KPK.-