Batam, Owntalk.co.id – Anggota DPRD Porvinsi Kepri, Wahyu Wahyudin menanggapi acaman kelangkaan hewan qurban Sapi dan Kambing di kota Batam jelang perayaan Idul Adha. politisi Partai PKS itu meminta agar pemerintah Provinsi Kepri segera mengambil langkah guna mencegah kelangkaan itu terjadi.
Pernyataan itu disampaikan Wahyu Wahyudin pada Kantor Berita Owntalk, Senin, (30/5). Dia menyebut karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) Membuat pengiriman dan pemesanan hewan ternak ke kota Batam menjadi tertahan.
Hal itu juga disebabkan adanya aturan dari Pemerintah Provinsi Kepri yang melarang seluruh Kabupaten/Kota untuk tidak memesan hewan ternak dari daerah-daerah yang terdampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Dampak dari aturan itu, kata dia, saat ini para pedagang hewan qurban pesimis dapat memenuhi kebutuhan hewan ternak untuk perayaan Hari Idul Adha dengan stok yang telah menipis.
Selain itu, Wahyudin mengkhawatirkan ketersediaan hewan qurban yang terbatas akan mempengaruhi harga jualnya kepada pembeli.
Dari data yang diperoleh Wahyudin, untuk tahun 2022 ketersediaan sapi di Batam hanya terhitung 674 ekor, sedangkan ketersediaan kambing saat ini hanya tersedia 1.297 ekor, angka tersebut masih jauh untuk mencukupi dari jumlah kebutuhan yang mencapai 2.595 ekor sapi dan 1.921 ekor kambing.
sementara permintaan sebanyak 2.595 ekor. Maka kebutuhan sapi dengan stok yang tersedia mengalami selisih hingga 1.921 ekor.
“Apalagi antusiasme qurban tahun ini diprediksi lebih ramai ketimbang tahun 2021,” kata Wahyudin
Sementara itu, Penasehat Asosiasi Pedagang Hewan Ternak Kota Batam, Muhammad Musofa menuturkan, saat ini para pedagang memiliki kekhawatiran karena sedikitnya stok hewan ternak jelang hari raya Idul Adha. Menurutnya, dengan stok hewan yang sedikit tersebut pihaknya tidak dapat mengakomodir pesanan seluruh pengurus mesjid yang ingin merayakan Hari raya Idul Adha.
“Dengan terkendalanya pesanan hewan ternak dari pedagang, dapat memberikan dampak jelang hari Raya Idul Adha. Sebab dengan stok yang sangat minim para pedagang tidak mampu mengakomodir seluruh pengurus mesjid yang memesan hewan ternak. Hingga saat ini para pedagang belum menjual hewan ternaknya, karena stok yang terbatas tersebut,” ungkapnya.
Lanjut Musofa, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan aturan khusus bagi kota Batam dan Tanjung Pinang karena wilayah tersebut bukanlah tempat pengembangbiakan hewan ternak melainkan hanya tempat transit bagi hewan tersebut. Jika terus menerapkan aturan yang kaku maka akan berdampak bagi perayaan hari Idul Adha.
“Kami meminta pemerintah sedikit memberikan aturan khusus bagi kota Batam dan Tanjung Pinang dalam memesan hewan ternak. Sebab, jika dalam waktu yang kurang lebih dari 50 hari akan sangat singkat dalam pemesanan hewan tersebut. Padahal, pihaknya memesan hewan ternak bukan dari daerah yang terdampak diwilayah PMK,” jelas mantan Ketua Fraksi Hanura DPRD Batam tersebut.
Musofa juga menjelaskan, ada beberapa opsi yang pihaknya ajukan kepada pemerintah untuk mempermudah lalulintas hewan ternak masuk ke Kota Batam. Yaitu, dengan cara sebelum pengiriman dilakukan uji lab, setelah dilakukan uji kesehatan dan dinyatakan sehat maka hewan tersebut bisa langsung dikirim.
“Kami memberikan masukan kepada pemerintah, untuk pengiriman hewan ternak tersebut. Kami siap membayar biaya uji lab sebelum hewan ternak tersebut dikirim dan masuk ke Batam. Jadi, dengan begitu pemerintah tidak perlu khawatir dengan hewan yang sudah di pesan tersebut,” ujarnya.
Musofa juga menyatakan, pihaknya hanya membutuhkan stok hewan tersebut. Walaupun ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk pengiriman pihakny menjamin tidak akan berpengaruh dengan harga hewan ternak.
“Kami berharap pemerintah dapat mengabulkan hal tersebut, sebab waktu yang dimiliki saat ini sudah sangat singkat. Tahun ini kami memiliki target sekitar 3000 Sapi dan 18.000 kambing yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad telah menggelar Rapat Koordinasi bersama Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, BPS Kepri, dan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kota se-Kepri di Rupatama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (23/5).
Gubernur Ansar sebagai bentuk respon cepat mengantisipasi PMK telah membentuk Satgas penanganan PMK di Provinsi Kepri dengan Sekdaprov Kepri Adi Prihantara ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana.
PMK merupakan penyakit yang menyerang hewan berkuku belah dengan gejala Ditemukan lepuh yang berisi cairan atau luka yang terdapat pada lidah gusi, hidung dan teracak/kuku hewan, hewan tidak mampu berjalan (pincang), air liur berlebihan dan hilang nafsu makan. Namun PMK tidak menular kepada manusia.
Gubernur mengungkapkan urgensi rakor ini selain bagaimana antisipasi agar PMK tidak sampai masuk ke Kepri, juga bagaimana dalam jangka pendek dapat memenuhi kebutuhan hewan qurban di Kepri menjelang Hari Raya Idul Adha dan kebutuhan harian masyarakat.
“Karena mewabahnya PMK ini berdekatan dengan hari Raya Idul Adha, pemenuhan kebutuhan hewan qurban juga menjadi prioritas. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hewan qurban dari daerah yang tidak terkena wabah” ujar Gubernur Ansar.
Sampai saat ini, sudah terdapat 15 Provinsi yang sudah dinyatakan tertular wabah virus PMK. Menurut Gubernur, walau tidak menular ke manusia, namun tentunya akan berdampak kepada perekonomian peternak.
“Karena Kepri juga punya sentra peternakan yang harus kita lindungi, maka kita upayakan jangan sampai PMK juga mewabah di Kepri” tegas Gubernur.
Kemudian sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hewan qurban pada Idul Adha mendatang yang masih kurang, Gubernur Ansar meminta kabupaten kota se Kepri untuk segera mengirimkan data rasionalisasi kebutuhan hewan qurban.
“Setelah itu bahas dan konkritkan bagaimana teknis datangkan hewan qurban tersebut dari provinsi lain” pesan Gubernur.
Terkait adanya PMK ini, Gubernur juga menyatakan akan memudahkan proses mendatangkan hewan qurban dari daerah lain, dengan catatan wajib dibawa dari daerah yang tidak terkontaminasi PMK.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Azmi menyampaikan data dari Kabupaten Kota untuk Idul Adha tahun 2021 yang lalu, jumlah hewan qurban yang dipotong sebanyak 7.465 ekor hewan baik sapi, kambing, dan domba.
“Sedangkan sampai saat ini ketersediaan hewan qurban di Kepri sebanyak 5.708 ekor. Dimana berkaca dari tahun lalu, tentu masih ada kekurangan. Inilah yang akan kita carikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan hewan qurban tahun ini” ungkapnya