Jakarta, Owntalk.co.id – Pemerintah memperkuat ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna menjaga stabilitas energi nasional di tengah kenaikan harga minyak dunia. Langkah tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa harga Indonesian Crude Price (ICP) berada di kisaran US$105–106 per barel. Sementara itu, rata-rata ICP selama Januari hingga Oktober 2026 mencapai US$91–92 per barel.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah memastikan pasokan BBM nasional tetap terjaga. Cadangan Pertalite dilaporkan berada pada kisaran 16–18 hari, sedangkan jenis BBM lainnya, termasuk Pertamax dengan RON 92, RON 95, RON 98, serta Solar, tersedia untuk lebih dari 20 hari.
Pemerintah juga mengambil langkah untuk memperkuat pasokan BBM di Bali. Ketersediaan yang sebelumnya menjadi perhatian ditingkatkan menjadi sekitar 11–12 hari, dengan target mencapai 15 hari dalam sepekan berikutnya.
Gangguan distribusi akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa dilaporkan mulai teratasi melalui koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Distribusi BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur juga berangsur kembali normal.
Selain menjaga pasokan BBM, pemerintah turut memperhatikan sektor mineral dan batu bara. Relaksasi produksi diterapkan secara terbatas untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, seiring harga batu bara yang mencapai US$154 per ton untuk kalori 6.300-an. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung penerimaan devisa negara tanpa mengabaikan kebutuhan energi nasional.
Pada sektor hilirisasi, pengembangan industri nikel terus berjalan, termasuk di kawasan Weda Bay, Maluku Utara. Pemerintah juga bersiap meresmikan pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, hasil kerja sama CATL dan BUMN. Pembangunan proyek tersebut sebelumnya telah dimulai melalui peletakan batu pertama yang dilakukan Presiden Prabowo sekitar setahun lalu.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan energi, memastikan kelancaran distribusi BBM, memperkuat industri hilir, serta meningkatkan penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global.