Kepuasan Pemerintahan Prabowo-Gibran 55,3 Persen, Ekonomi Jadi Catatan Terbesar

Jakarta, Owntalk.co.id – Survei nasional Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 55,3 persen. Namun, sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah, dengan tingkat kepuasan hanya 36,8 persen.

Temuan tersebut tertuang dalam survei bertajuk Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kepuasan, Kepercayaan dan Ekspektasi Publik yang dirilis Poltracking Indonesia pada Senin (19/10/2026).

Survei dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi. Poltracking menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menjelaskan survei tersebut mengukur tiga dimensi utama, yakni kepuasan, kepercayaan, dan ekspektasi publik terhadap pemerintahan serta program prioritas Prabowo-Gibran.

Kepuasan 55,3 Persen, Kepercayaan Lebih Tinggi

Hasil survei mencatat 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 40,9 persen menyatakan tidak puas. Tingkat kepuasan tersebut disebut relatif stagnan pada periode Agustus hingga Oktober 2026.

Alasan kepuasan paling dominan adalah penyaluran bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran sebesar 16,5 persen, disusul program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 15 persen.

Sebaliknya, ketidakpuasan terutama dipengaruhi kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil sebesar 18,9 persen. Faktor berikutnya adalah mahalnya harga kebutuhan pokok sebesar 15,4 persen serta bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran sebesar 14,3 persen.

Meski tingkat kepuasan belum tinggi, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat mencapai 64,8 persen. Sementara itu, 32,1 persen responden menyatakan tidak percaya.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi dibandingkan penilaian mereka terhadap hasil kinerja pemerintahan.

Menurut analisis Poltracking, tantangan pemerintah ke depan adalah menerjemahkan modal kepercayaan tersebut menjadi peningkatan kinerja yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ekonomi, Hukum, dan Pemberantasan Korupsi Jadi Sorotan

Berdasarkan penilaian terhadap sejumlah sektor, bidang pendidikan memperoleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 66,3 persen. Berikutnya, pertahanan dan keamanan serta sosial budaya mencapai 63,7 persen, sedangkan bidang kesehatan berada di angka 62,1 persen.

Adapun kepuasan terhadap politik dan stabilitas nasional tercatat 53,6 persen. Penilaian terhadap hukum dan pemberantasan korupsi lebih rendah, yakni 43,1 persen.

Sektor ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan terendah, hanya 36,8 persen.

Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki persepsi publik.

Survei tersebut juga mencatat pemerintah dinilai relatif berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama dengan angka 73,8 persen, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebesar 67 persen, serta menjaga keamanan sebesar 66,9 persen.

Sebaliknya, penilaian terhadap keberhasilan menciptakan lapangan kerja hanya 33,3 persen, menurunkan angka pengangguran 33,2 persen, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok 31,3 persen.

Harga Kebutuhan Pokok Menjadi Keluhan Utama

Tekanan ekonomi rumah tangga terlihat menonjol dalam temuan survei. Sebanyak 45,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama yang perlu segera diselesaikan pemerintah.

Masalah berikutnya adalah kesulitan mencari pekerjaan sebesar 9,3 persen dan pemberantasan korupsi sebesar 8,9 persen.

Dari sisi kondisi rumah tangga, 65,3 persen responden menyatakan pengeluaran mereka meningkat dalam satu tahun terakhir. Selain itu, 58,6 persen menilai harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.

Meski demikian, 52,9 persen responden menilai kondisi ekonomi keuangan keluarga mereka baik dibandingkan setahun sebelumnya. Sebanyak 53,5 persen juga memberikan penilaian baik terhadap kondisi penghasilan rumah tangga.

Pada sektor pertanian, di antara responden yang memiliki anggota keluarga pengelola lahan pertanian atau perkebunan yang membutuhkan pupuk, 50,2 persen menyatakan mudah memperoleh pupuk saat dibutuhkan dalam sebulan terakhir. Namun, 52,2 persen menilai harga pupuk masih mahal.

Data tersebut menunjukkan persoalan daya beli dan biaya kebutuhan sehari-hari masih menjadi perhatian utama masyarakat.

MBG Paling Dirasakan, tetapi Kepuasan Masih Terbelah

Dalam evaluasi program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya oleh responden, yakni 29,6 persen. Berikutnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 11,4 persen dan Kartu Indonesia Sehat sebesar 9,6 persen.

Sebanyak 92,4 persen responden mengetahui MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, di antara responden yang mengetahui program tersebut, 49,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 47,4 persen menyatakan puas.

Kondisi serupa terlihat pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebanyak 75,5 persen responden mengetahui program tersebut. Di antara mereka yang mengetahui KDMP, 46,1 persen menyatakan tidak puas dan 27,8 persen menyatakan puas.

Sementara itu, program Sekolah Rakyat diketahui oleh 45,6 persen responden, sedangkan 45,9 persen menyatakan tidak mengetahui program tersebut. Di antara responden yang mengetahui Sekolah Rakyat, 65,5 persen menyatakan puas dan 15,3 persen tidak puas.

Hasil tersebut menunjukkan penilaian publik terhadap program prioritas tidak seragam. Sekolah Rakyat memperoleh tingkat kepuasan relatif tinggi di antara mereka yang mengetahui programnya, sedangkan MBG dan KDMP masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan maupun penerimaan publik.

Poltracking menilai pemerintah perlu memperbaiki kualitas implementasi program agar manfaat yang dijanjikan dapat dirasakan secara lebih luas.

Komunikasi Pemerintah Dinilai Baik, Demokrasi Masih Menyisakan Catatan

Dari sisi komunikasi, 60,1 persen responden menilai gaya komunikasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran baik. Sebaliknya, 31,1 persen memberikan penilaian tidak baik.

Ketika muncul isu atau informasi yang ramai diperbincangkan masyarakat, 39,6 persen responden berharap pemerintah segera memberikan penjelasan resmi. Sementara itu, 36,3 persen menginginkan pemerintah meluruskan informasi yang dinilai keliru.

Pada aspek demokrasi, 53,6 persen responden menilai masyarakat aman menyampaikan kritik atau pendapat terhadap pemerintah di ruang publik maupun media sosial. Namun, 28,3 persen menilai kondisi tersebut tidak aman.

Sebanyak 57,6 persen responden juga menilai masyarakat memiliki kebebasan mendirikan organisasi, membentuk komunitas, atau menggelar unjuk rasa secara damai. Adapun 20,6 persen menyatakan tidak bebas.

Terkait kebebasan pers, 52,9 persen menilai media massa di Indonesia bebas dari tekanan atau intervensi pemerintah dalam pemberitaan, sedangkan 25,7 persen berpandangan sebaliknya.

Meski sejumlah indikator demokrasi mendapat penilaian positif, evaluasi terhadap lembaga legislatif dan partai politik menunjukkan catatan tersendiri.

Sebanyak 51,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja DPR dan DPRD dalam menyerap aspirasi rakyat serta membuat undang-undang yang berpihak kepada masyarakat. Hanya 35,1 persen yang menyatakan puas.

Penilaian terhadap partai politik juga cenderung negatif. Sebanyak 49 persen responden menilai partai politik tidak baik dalam menjalankan perannya sebagai penyalur aspirasi warga, sementara 35,3 persen memberikan penilaian baik.

Kepercayaan Publik Perlu Diikuti Perbaikan Nyata

Dalam analisis akhirnya, Poltracking menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari tingkat kepuasan publik atau kuatnya dukungan politik semata. Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat kualitas demokrasi, dan menjawab ekspektasi warga.

Tingginya kepercayaan publik sebesar 64,8 persen dinilai sebagai modal penting. Namun, modal tersebut perlu diikuti kebijakan yang mampu menjawab persoalan mendasar, terutama mahalnya kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan kerja, serta penilaian publik terhadap sektor ekonomi dan penegakan hukum.

Survei ini juga menjadi gambaran evaluasi publik pada periode awal Oktober 2026. Persepsi masyarakat masih dapat berubah seiring perkembangan situasi dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan berikutnya adalah memastikan kepercayaan yang masih terjaga dapat beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas program prioritas, dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.