BATAM, OWNTALK.CO.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, S.E., M.M., menggelar kegiatan reses masa persidangan Ketiga Tahun 2025-2026 di Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Batam, Rabu (19/8/2026) pagi.
Agenda penjaringan aspirasi masyarakat tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Belakang Padang, pengurus RT/RW, LPM, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam Sambutannya, Iman Sutiawan memaparkan sejumlah alokasi program pembangunan infrastruktur serta bantuan sarana prasarana yang difokuskan untuk wilayah pulau (hinterland) pada tahun anggaran 2026 hingga 2027.
Program Pembangunan dan Bantuan Nelayan
Iman menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, terdapat 18 kegiatan pembangunan yang dialokasikan untuk wilayah Kecamatan Belakang Padang. Khusus di Kelurahan Pulau Terong, pemerintah megarahkan empat paket kegiatan fisik.
Infrastruktur Fisik, Pekerjaan mencakup penataan Musala Darul Hikmah di Geranting, serta pekerjaan semenisasi jalan di Teluk Sunti, Teluk Bakau, dan Geranting.
Sarana Kelautan dan Perikanan, Penyaluran bantuan alat tangkap nelayan dijadwalkan terealisasi pada November 2026, meliputi 42 unit sampan ting-ting (enam unit di antaranya dialokasikan untuk Kelurahan Pulau Terong) serta bantuan kawat jaring (bubu).
Alokasi Mesin boat tahun 2027, Untuk Kelurahan Pulau Terong, alokasi bantuan mesin boat ukuran 15 HP dan 40 HP direncanakan terealisasi pada tahun anggaran 2027.
Tertib Administrasi Usulan Pokok Pikiran (Pokir)
Ketua DPRD Kepri menekankan pentingnya kelengkapan administrasi berupa proposal resmi dalam setiap pengajuan usulan pembangunan maupun bantuan sarana kerja. Proposal tersebut menjadi syarat utama penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Akses Pendidikan Gratis di Pulau Kasu
Selain program fisik, Iman Sutiawan memaparkan keberadaan fasilitas pendidikan pondok pesantren gratis yang didirikannya di Pulau Kasu. Program pendidikan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak di wilayah pulau, khususnya anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu.
Fasilitas keagamaan dan umum tersebut membebaskan seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga konsumsi santri. Kurikulum yang diterapkan memadukan pendidikan keagamaan serta pendidikan formal dengan menerbitkan dua ijazah resmi.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan sarana umum, seperti pembebasan lahan secara swadaya untuk pembangunan jalan lingkar pulau guna membuka aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Belakang Padang, Abdul Hanafi menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja dan perhatian pimpinan DPRD Kepri terhadap masyarakat di wilayah terluar.
Abdul Hanafi menyatakan bahwa kegiatan reses menjadi wadah komunikasi dua arah antara pihak legislatif dan warga. Pemerintah kecamatan mengimbau seluruh elemen masyarakat, pengurus RT/RW, dan tokoh setempat untuk terus bersinergi serta memanfaatkan ruang dialog tersebut demi mendukung percepatan pembangunan di Kecamatan Belakang Padang.