Jakarta, Owntalk.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperkuat kehadiran pejabatnya di daerah untuk memastikan pelaksanaan program dan pelayanan gizi berjalan lebih efektif hingga ke tingkat desa.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan dirinya telah menerbitkan surat keputusan (SK) yang mengatur penempatan pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 BGN di berbagai daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan jajaran BGN dengan lokasi pelaksanaan program di lapangan. Hal tersebut disampaikan Sudaryono melalui video yang diunggah di akun Facebook pribadinya, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Sudaryono, karakter kerja BGN memang menuntut pejabatnya lebih banyak berada di daerah. Sebab, dapur BGN sebagai pusat pelaksanaan layanan penyediaan makanan bergizi tidak berada di gedung-gedung pemerintahan di Jakarta, melainkan tersebar di desa dan berbagai wilayah Indonesia.
“Dapur BGN tidak ada di gedung-gedung Jakarta. Dapur kita ada di desa-desa dan daerah di seluruh Indonesia,” ujar Sudaryono melalui
Ia menjelaskan, penempatan pejabat di daerah juga dimaksudkan untuk mempercepat koordinasi ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan program. Seorang pejabat Eselon 2 bahkan dapat memiliki tanggung jawab hingga membawahi delapan kabupaten.
Dengan cakupan wilayah tersebut, pejabat BGN dituntut berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah, mulai dari bupati, camat, hingga dinas kesehatan. Kehadiran mereka di daerah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis sekaligus memastikan program berjalan sesuai target.
Sudaryono juga menegaskan bahwa pejabat BGN tidak diperkenankan menjadikan Jakarta sebagai pusat aktivitas kerja sehari-hari. Setiap pejabat yang hendak kembali atau berkantor di Jakarta diwajibkan meminta izin langsung kepadanya.
“Siapa pun pejabat BGN yang ingin masuk ke Jakarta, wajib meminta izin langsung kepada saya. Fokus kita adalah kerja di daerah, bukan administrasi di ibu kota,” tegasnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan perubahan pola kerja BGN yang lebih berorientasi pada kehadiran langsung di lapangan. Dengan pejabat berada lebih dekat dengan lokasi pelaksanaan program, koordinasi lintas pemerintahan diharapkan menjadi lebih cepat dan responsif.
Langkah ini juga dinilai penting mengingat pelaksanaan program gizi nasional memiliki cakupan yang luas dan melibatkan banyak pihak di tingkat daerah. Keberadaan pejabat BGN di lapangan diharapkan dapat memperkuat pengawasan, memastikan koordinasi berjalan efektif, serta mempercepat penanganan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program.
Dengan demikian, BGN ingin memastikan jajaran strukturalnya tidak hanya menjalankan fungsi administratif dari pusat, tetapi benar-benar hadir di wilayah yang menjadi sasaran utama program.