Batam, Owntalk.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik sebagai langkah strategis untuk menjaga efisiensi rantai pasok sekaligus memastikan daya saing kawasan tetap terjaga di tengah persaingan investasi yang semakin ketat.
Sebagai bagian dari proses evaluasi tersebut, BP Batam memutuskan menunda penerapan penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026. Bagi pengguna jasa yang telah membayar menggunakan tarif baru, BP Batam memastikan akan mengembalikan selisih pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan tersebut diambil setelah BP Batam menggelar dialog bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, perusahaan logistik, pengguna jasa, dan berbagai pemangku kepentingan di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan agar setiap kebijakan di sektor kepelabuhanan mampu meningkatkan kualitas pelayanan tanpa membebani dunia usaha.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam,” ujar Denny.
Menurutnya, transformasi TPK Batu Ampar terus berjalan melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, serta penguatan konektivitas pelayaran internasional.
Upaya tersebut membuahkan hasil positif.
Selama periode Januari hingga Mei 2026, volume bongkar muat peti kemas di TPK Batu Ampar mencapai 222.131 TEUs, atau meningkat sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produktivitas bongkar muat juga meningkat hingga mencapai 40 boks per jam.
Denny mengungkapkan, hasil pembahasan bersama pelaku usaha menunjukkan bahwa tarif pelayanan TPK Batu Ampar yang dikelola BP Batam hanya berkontribusi sekitar 18 persen terhadap total biaya logistik rute Batam–Singapura. Sementara itu, sebagian besar biaya logistik berasal dari komponen feeder dan transshipment.
Karena itu, BP Batam akan terus membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengkaji hubungan antara standar pelayanan, produktivitas operasional, investasi infrastruktur, dan struktur biaya logistik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.
“Target kami adalah menghadirkan pelayanan pelabuhan yang semakin modern sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Oleh sebab itu, setiap kebijakan akan disusun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha,” tutup Denny.