Batam, Owntalk.co.id – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan kesiapannya untuk mendalami langsung kontroversi pembangunan rumah ibadah di Perumahan Orchard Park, Batam. Polemik ini muncul setelah mayoritas warga menolak rencana pembangunan tersebut oleh pihak pengembang.
Penolakan warga bermula dari dugaan pengalihan fungsi lahan yang awalnya direncanakan sebagai fasilitas umum (fasum) menjadi lokasi pembangunan rumah ibadah. Ketegangan semakin meningkat setelah hasil jajak pendapat internal warga menunjukkan 77 persen menolak pembangunan tersebut. Meskipun demikian, warga menilai pengembang tetap melanjutkan rencana tanpa komunikasi transparan.
Menanggapi persoalan ini, Wali Kota Amsakar menegaskan bahwa pembangunan rumah ibadah harus mengacu pada regulasi resmi, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. SKB ini merupakan acuan utama bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengambil keputusan terkait perizinan rumah ibadah.
“Sebenarnya untuk persoalan pembangunan rumah ibadah, sudah ada SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang menjadi rujukan FKUB dalam mengambil keputusan,” ujar Amsakar pada Kamis (3/7/2025).
Amsakar menambahkan bahwa dinamika serupa tidak hanya terjadi pada pembangunan masjid, tetapi juga rumah ibadah agama lain, termasuk gereja. Ia berharap FKUB dapat hadir untuk mencari titik temu dan meredam gesekan yang terjadi.
Sebagai bentuk komitmen, Amsakar akan menindaklanjuti keluhan ini secara langsung dengan menggandeng jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ia juga berencana untuk datang langsung memberikan informasi terkait kasus tersebut.
Hingga berita ini ditulis, pihak pengembang belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan proyek atau menanggapi langkah Wali Kota Batam. Namun, warga Orchard Park mengaku kembali menerima kuesioner susulan dari pengelola setelah polemik ini mencuat ke publik.
“Isinya hampir sama kayak yang kemarin, dan mereka cuma bilang tidak dibangun rumah ibadah, bukan membatalkan pembangunan rumah ibadah,” ungkap salah satu warga berinisial F.
Warga berharap pemerintah daerah dapat benar-benar hadir sebagai penengah dan penjamin keterbukaan informasi dalam setiap rencana pembangunan yang berdampak pada masyarakat.