Batam, Owntalk.co.id – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menemukan banyak permasalahan dalam pengelolaan website sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Keluhan masyarakat membanjir akibat banyaknya situs resmi OPD yang tak berfungsi optimal, bahkan tak sedikit yang tidak dapat diakses.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, menyatakan pihaknya menerima banyak aduan terkait hal ini.
Website OPD, yang seharusnya menjadi portal informasi publik yang mudah diakses, justru menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terbaru.
“Situs-situs ini bukan sekadar pajangan, melainkan harus dikelola dengan baik dan selalu diperbarui,” tegas Lagat dikutip Ulasan.co, Senin (17/2/2025).
“Banyak masyarakat mengeluh kesulitan mendapatkan informasi terbaru dari website-website OPD,” imbuhnya.
Beberapa OPD yang websitenya bermasalah antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil.
Ketidakmampuan website-website ini untuk mendukung transparansi publik menjadi catatan penting bagi Ombudsman.
“Website pemerintah yang down di era modern ini tidak bisa dibenarkan. Ini menjadi catatan penting bagi kami dan akan menjadi atensi dalam penilaian kami,” ungkap Lagat.
Ombudsman Kepri mendesak Pemprov Kepri untuk segera bertindak memperbaiki pengelolaan website OPD agar lebih responsif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberadaan website yang berfungsi optimal dinilai krusial dalam memberikan akses informasi publik yang transparan dan mudah diakses.