Jakarta, Owntalk.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Purwosusilo, mengumumkan program sekolah swasta gratis yang mulai diterapkan tahun depan.
Program ini dirancang untuk membantu anak-anak kurang mampu di Jakarta mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara melalui dukungan dari Pemprov DKI Jakarta.
Dalam program ini, pemerintah akan memberikan bantuan biaya personal untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu yang tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Bantuan ini meliputi biaya untuk seragam, sepatu, tas, dan alat tulis, yang akan kami berikan kepada siswa penerima KJP,” ujar Purwosusilo pada Selasa (5/11/2024).
Program ini juga merespons permasalahan di lapangan, di mana banyak siswa dari keluarga kurang mampu di sekolah swasta mengalami kesulitan menebus ijazah karena menunggak biaya.
“Biaya pendidikan yang disediakan KJP seringkali tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya pendidikan. Akibatnya, ketika lulus, ijazah siswa seringkali tertahan,” jelas Purwo.
Melalui konsep sekolah swasta gratis ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan biaya personal, tetapi juga memastikan seluruh biaya pendidikan ditanggung.
“Sekolah yang bekerja sama dengan program ini tidak diperbolehkan memungut biaya apapun dari siswa,” tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng sekolah swasta yang telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama tiga tahun terakhir.
Sekolah dengan kategori premium atau “high class” tidak termasuk dalam kerja sama ini. Pemprov lebih fokus pada sekolah menengah dengan grade yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Sekolah-sekolah akan dikelompokkan dalam beberapa klaster. Klaster 4 dan 5, yang mencakup sekolah-sekolah premium dengan mayoritas siswa dari keluarga mampu, tidak akan terlibat dalam program ini,” imbuh Purwo.
Kesepakatan anggaran program ini telah disetujui oleh DPRD Jakarta, dengan alokasi dana melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyebut bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran tersebut.
“Penetapan prioritas anggaran ini diharapkan menjadi fondasi bagi perkembangan daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Khoirudin di Gedung DPRD Jakarta pada Jumat (1/11/2024).
Dengan persetujuan ini, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di sekolah negeri maupun swasta di Jakarta dijadwalkan terealisasi pada Juli 2025.
“Ke depan, program sekolah gratis ini akan diberlakukan untuk sekolah negeri maupun swasta di Jakarta,” tambah Khoirudin.