Batam, Owntalk.co.id – Krisis aliran air minum (baca air bersih) kian berkepanjangan di sejumlah tempat di Kota Batam. Wali Kota Batam ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, dinilai gagal memenuhi kebutuhan air minum warga di sejumlah area di Pulau Batam.
Dalam satu bulan terakhir, air minum di Perumahan Central Park Residence Tanjunguncang berhenti total, menyusul aliran air minum di Putra Jaya Tanjunguncang lancar. Ex Officio Kepala BP Batam hanya mengalihkan krisis, yang tadinya terjadi di Putra Jaya, kini dialihkan ke wilayah Central Park Residence Tanjunguncang dan sekitarnya.
”Krisis air bersih ini terjadi hampir di semua pemukiman yang ada di RW 23. Krisis air ini sebenarnya mulai terjadi setelah pihak ABHI (PT Air Batam Hilir) menyelesaikan persoalan krisis air di Perumahan Putera Jaya Tanjunguncang beberapa bulan yang lalu,” kata Ketua RT Perumahan Central Park Residence Tanjunguncang, Surya Sitompul, kepada media ini, Kamis, 31/10/2024.
Sejak air bersih lancar ke Putera Jaya, kata Surya, warga di Central Park ngadat. ”Dalam sebulan terakhir lebih. Air mati total, sudah sangat beruntung jika ada aliran air satu malam saja dalam satu pekan. Bahkan tiga pekan terakhir ini semakin parah. Air mati total, dan kami hanya mengandalkan membeli air,” ucap Ketua RT Central Park itu.
Warga di wilayah Rukun Warga (RW) 23 di Tanjunguncang, kata Surya, hanya diberi air yang dibawa oleh mobil tangki air. Jatah air sangat sedikit, karena dalam satu keluarga (Kepala Keluarga/KK) hanya dapat satu drum per hari. ”Warga sangat menderita, karena untuk mandi saja, jika satu KK terdapat empat orang, air satu drum itu sudah habis. Lalu, kebutuhan memasak, dan mencuci pakaian bagaimana,” ujar Surya.
Kondisi itu sangat memprihatinkan, karena di tengah mengejar keuntungan perusahaan yang kini dikendalikan BP Batam, kebutuhan pokok berupa air minum tidak terpenuhi. Perusahaan baru yang menggantikan PT Adhya Tirta Batam (ATB) itu, menurut warga, lebih mementingkan mengejar keuntungan dari pada memenuhi kebutuhan masyarakat.
Catatan redaksi, dalam setahun BP Batam mendapatkan keuntungan Rp400 miliar lebih dari pengelolaan air minum di Pulau Batam. Dari pendapatan itu, Wali Kota ex officio Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam mendapat honor tambahan sebesar Rp15 juta per bulan. Komisaris dan Direksi perusahaan pengelola dipastikan menerima gaji berada di atas honor yang diterima Kepala BP Batam.
”Kami ini dibuat seperti objek uji coba di tengah rendahnya kinerja dan kualitas perusahaan yang mengelola air bersih. Sangat menyedihkan, karena pemenuhan terhadap air bersih lebih parah daripada pemenuhan terhadap kebutuhan LPG 3 kg. Lebih mudah bagi kami mendapatkan LPG 3 kg daripada mendapatkan kebutuhan air bersih,” pungkas Surya Sitompul. (*)