Penulis adalah Ibal Zulfianto, ketua DPD PROJO Provinsi Kepulauan Riau 2024-2029.
Batam, Owntalk.co.id – Belakangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi buah bibir pembicaraan publik. Pasalnya, dibawah komando Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, kementerian ini tengah gencar berperang dengan judi online (judol).
Tak dapat dipungkiri, Indonesia tengah darurat judol. Data terakhir, per Maret 2024, nilai transaksi judol telah mencapai di angka Rp600 triliun. Fantastis!.
Tak cukup sampai disitu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR, DPRD, hingga Sekretariat Jenderal DPR dan DPRD terjerat judi daring atau biasa disebut judi online.
Menurut data yang telah dipetakan oleh pemerintah, jumlah korban judol telah berada di angka 2,3 juta penduduk. Ironisnya, dari data tersebut, 2 persen di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun.
Menyikapi hal ini, Budi Arie menegaskan keseriusan pemerintah dalam memberantas judi online guna menyelamatkan rakyat Indonesia. Ia menyebut, pemberantasan judi online ini ibarat perang semesta.
Budi Arie menyebut, kesuksesan perang semesta ini hanya dapat terjadi apabila semua stakeholder dapat bergandengan.
Selain itu, salah satu upaya untuk memberanguskan judol, Kominfo hingga hari ini setidaknya telah memblokir hampir 2,1 juta situs judol.
Semakin bertumbuh dan berkembangnya judol ini, sampai-sampai membuat Presiden Joko Widodo turun tangan. Jokowi bahkan telah menabuh genderang perang dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Satgas ini terdiri dari lintas stakeholder dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.
Jalan Terjal Berantas Judi Online
Di era perkembangan teknologi informasi yang pesat ini, pemberantasan judol ini disadari akan berhadapan dengan jalan terjal. Dengan berkembangnya teknologi, para bandar judol ini dapat menggerakkan usahanya ini dari berbagai negara. Khususnya di negara tetangga kita, seperti Kamboja dan Filipina.
Di kedua negara tersebut, judol ini diperbolehkan. Para bandar ini rerata meletakkan server judolnya disana. Para pekerjanya pun kebanyakan adalah WNI (Warga Negara Indonesia).
Perkembangan teknologi informasi ini juga berpengaruh ke hal lain, misalnya saja, meski sudah jutaan situs judi yang telah diblokir, pada kenyataannya tiap harinya tumbuh jutaan situ judol lainnya. Ibarat mati tumbuh seribu. Tak salah apa yang dikatakan oleh Budi Arie di suatu waktu, bahwa perang melawan judol ini bak melawan hantu, dikarenakan judol ini borderless atau lintas negara.
Perang Kita Semua
Sejatinya, perang melawan judol ini bukan tentang Kominfo ataupun pemerintah semata saja. Perang ini hanya dapat dimenangkan apabila seluruh rakyat Indonesia berkomitmen untuk menyelamatkan satu sama lainnya.
Tugas Kominfo hari ini sudah sangat tepat dengan men-takedown situs-situs yang terindikasi menggelar judol. Pun begitu dengan instansi lainnya, seperti BI dan OJK. Hal ini menyangkut sistem pembayaran yang digunakan oleh para bandar judol tersebut.
Sebagai rakyat, tugas kita hari ini adalah memberikan edukasi kepada yang lainnya terhadap bahaya judol ini.
Dari berbagai daerah, tiap harinya muncul pemberitaan negatif akibat judolni ini. Mulai dari pencurian, hingga yang paling tragis seorang polisi harus meregang nyawa karena dibakar istrinya yang juga seorang polwan. Hal ini juga ditenggarai akibat dari judol. Kasus ini pun sempat membelalakkan mata kita, karena efek buruk judol ini yang sudah semakin darurat.
Ujian Budi Arie
Di tengah gencarnya pemberantasan judol ini, Kominfo belakangan ini juga mendapatkan sebuah ujian baru.
Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kominfo mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu. Gangguan ini disebabkan PDN diretas oleh hacker. Lumpuhnya server pusat data itu menyebabkan layanan publik yang menggunakan data PDNS tidak bisa diakses.
PDN down karena serangan siber yang memanfaatkan ransomware brain chipher (brain 3.0). Tak tanggung-tanggung, para pelaku meminta tebusan tebusan US$ 8 juta (Rp 131 miliar). Pemerintah tentu tidak mau berkompromi dengan hal semacam ini.
Teranyar, PT Telkom Indonesia mengatakan data di pusat data nasional (PDN) yang sudah kena ransomware tidak bisa di-recovery. Telkom bekerja sama dengan BSSN, Kemenkominfo hingga Bareskrim Polri untuk melakukan penanganan.
Untuk diketahui, pusat data nasional ada di Surabaya, Serpong, dan cadangan di Batam. Nah, data yang ada di PDNS Surabaya inilah yang tidak bisa dipulihkan.
Guru Besar IT
Serangan siber ini membuat Guru Besar Bidang Informasi Teknologi (IT) Universitas Pancasila Marsudi Wahyudi Kisworo angkat bicara terkait serangan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang berimbas kepada gangguan sejumlah layanan publik.
Menurut Marsudi saat ini di dunia keamanan komputer tidak ada sistem yang dijamin keamanannya. Namun, ia mengingatkan pentingnya security awareness culture. Ia juga mengatakan, di negara-negara maju pun konon setiap 3-5 detik terjadi percobaan peretasan.
Sebetulnya, peretasan semacam ini pun dialami oleh banyak negara. Contohnya negara adidaya Amerika Serikat, pada Juli 2023 lalu, dibobol infrastruktur teknologinya oleh serangan hacker. Hal ini pun membuat Presiden Joe Biden ketar ketir.
Contoh lainnya, negara super power China pun pernah alami serangan para peretas. November 2023, Lockbit, geng hacker, berhasil meretas sistem keamanan ICBC, bank raksasa di negeri panda tersebut.
In Budi Arie We Trust
Budi Arie hari ini menjadi sorotan publik. Semua mata sedang terfokus kepadanya. Suara-suara sumbang dan negatif pun kini mulai menyerangnya, hingga ke hal pribadi. Ini memang sebuah resiko sebagai pejabat publik.
Akan tetapi, yang harus kita sadari dan apresiasi sejauh ini dibawah kepemimpinan Budi Arie di Kominfo, ia telah sukses menunaikan sebagian besar tugas yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo.
Saat dilantik, Jokowi menegaskan kepada Budi Arie untuk mengutamakan penyelesaian proyek pembangunan base transceiver station (BTS), yang sempat terbengkalai karena ulah menteri sebelumnya.
Sebanyak 7.200 menara BTS 4G ditargetkan berdiri di seluruh daerah di Indonesia. Sebanyak 1.800 menara dibangun oleh operator seluler. Sedangkan yang dibangun pemerintah hingga Desember 2023, mencapai 4.990 menara. Budi Arie menargetkan sisa 630 BTS akan diselesaikan pada tahun 2024 ini.
Ini bukan pekerjaan main-main yang telah diselesaikan oleh seorang Budi Arie Setiadi. Mungkin bagi masyarakat yang berada di kondisi infrastruktur teknologi yang sudah maju, hal ini dianggap biasa saja.
Tetapi bagi masyarakat yang berada di 3T (Tertinggal, Terluar dan terdepan), apa yang telah diselesaikan Budi Arie bersama Kominfo adalah sebuah anugerah, karena dapat mempersempit gap kemajuan teknologi.
Budi Arie yang ditunjuk sebagai Menkominfo sampai hari ini dianggap berhasil mengejawantahkan ide dan gagasan dari Presiden Jokowi, dalam hal pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur teknologi.
Atas hal itu, rasanya sangat tidak masuk akal desakan segelintir oknum yang meminta Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatan Menkominfo. Toh, sampai hari ini banyak tugas maha dahsyat yang telah ia selesaikan dengan paripurna.
Meski belum ada bukti dan masih dalam tahap penyelidikan, rasa-rasanya bisa saja ada kemungkinan hubungan antara pemberantasan judi online ini dengan peretasan PDN. Logikanya, dengan perputaran uang yang mencapai ratusan triliun, bukan perkara sulit apabila para bandar judol ini meng-hire hacker-hacker di seluruh penjuru dunia untuk memberikan warning ke pemerintah Indonesia. Semoga penyelidikan ini dapat berjalan dengan baik dan semestinya agar ada titik jelas dan membuka tabir kemungkinan ini.
Yang patut kita lakukan saat ini sebagai rakyat Indonesia adalah mensupport Kemenkominfo beserta pemerintah yang tengah gencar memberantas judi online dan tengah melakukan upaya pemulihan PDN tersebut. Ini bukan kerja mudah. Harus ada keterlibatan kita sebagai warga negara. Pemerintah berkewajiban menjaga rakyatnya, dan oleh karena itu rakyat mempunyai kewajiban tak tertulis untuk mendukung kebijakan pemerintah, agar apa yang dicita-citakan oleh negara untuk rakyat dapat terwujud.
Terakir, kita percaya, Budi Arie dan jajarannya akan berhasil melalui tahapan-tahapan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Dan hingga akhir masa jabatan nanti, Budi Arie akan sukses menyelesaikan pekerjaannya dengan paripurna. In Budi Arie We Trus!