Jakarta, Owntalk.co.id – Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan serius akibat serangan siber ransomware yang menuntut tebusan sebesar Rp 131 miliar.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa peretas mengancam stabilitas data nasional dengan tebusan yang fantastis tersebut.
Serangan ini berdampak signifikan pada sejumlah instansi pemerintah, termasuk sistem keimigrasian yang terganggu.
Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa gangguan di PDN telah memengaruhi seluruh layanan keimigrasian, menyebabkan penundaan dan ketidaknyamanan bagi banyak warga negara.
Pemerintah dengan cepat berupaya memperbaiki kerusakan yang terjadi. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut bahwa ada masalah teknis yang perlu diantisipasi agar tidak terulang di masa depan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa Polri bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menyelidiki apakah gangguan ini murni teknis atau ada unsur lain yang lebih serius.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengungkapkan bahwa 210 instansi pemerintah terkena dampak serangan ini.
“Dari data yang terdampak ada 210 instansi, baik di pusat maupun daerah. Saat ini, layanan dari beberapa instansi seperti Ditjen Imigrasi, LKPP, Kemenko Marves, dan Pemerintah Kota Kediri sudah mulai pulih,” ujar Semuel.
Berbagai pihak, mulai dari Kominfo, BSSN, Cyber Crime Polri, hingga Telkom, terus berkoordinasi untuk menelusuri penyebab serangan siber ransomware ini.
“Investigasi dan digital forensik masih berlangsung. Ini adalah varian baru, jadi kami berkoordinasi dengan berbagai organisasi baik dalam maupun luar negeri untuk penanganan lebih lanjut,” tambah Semuel.
Budi Arie mengonfirmasi bahwa peretas menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar (sekitar Rp 131 miliar).
“Ini serangan virus LockBit 3.0,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun, Budi tidak memberikan banyak rincian lebih lanjut tentang uang tebusan tersebut dan segera mengikuti sidang kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo.
Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim, memastikan bahwa layanan keimigrasian sudah pulih setelah gangguan berhari-hari di PDN.
Sistem aplikasi perlintasan, autogate, aplikasi visa, dan izin tinggal kini berjalan normal. Meskipun demikian, sistem paspor ditargetkan akan pulih sepenuhnya dalam waktu dekat.
Untuk mengatasi gangguan teknis di PDN, Ditjen Imigrasi memutuskan memindahkan pusat data ke data center yang baru dalam waktu 12 jam setelah gangguan teridentifikasi. “Pemindahan data center ini diperlukan untuk memulihkan pelayanan publik,” ujar Silmy.
Ia juga menambahkan bahwa pemulihan serangan siber ransomware memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga keputusan untuk memindahkan data center adalah demi kepentingan publik dan keamanan negara.
Serangan siber ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional ini menunjukkan betapa rentannya sistem data kita terhadap ancaman digital.
Pemerintah berjanji untuk terus memperkuat sistem keamanan dan melakukan pemulihan secepat mungkin, demi menjaga stabilitas dan keamanan data nasional. Semoga upaya kolaboratif dari berbagai instansi terkait dapat mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.