Jakarta, Owntalk.co.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengambil langkah signifikan dengan secara resmi memasukkan Israel ke dalam “daftar hitam” negara-negara yang melakukan pelanggaran kekerasan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata.
Pengumuman ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, pada Jumat, 7 Juni 2024.
Selain Israel, Hamas dan Jihad Islam Palestina juga ditambahkan ke dalam daftar tersebut. Menurut Dujarric, langkah ini diambil untuk memberikan peringatan kepada negara-negara yang bersangkutan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.
“Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada negara-negara tersebut dan menghindari kebocoran,” ujarnya.
Laporan lengkap mengenai daftar hitam ini akan disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB pada 14 Juni dan secara resmi diterbitkan pada 18 Juni 2024.
Penambahan Israel ke dalam daftar ini terjadi setelah delapan bulan konflik sengit di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Selama periode ini, lebih dari 15.500 anak di Gaza dilaporkan tewas akibat serangan militer Israel.
Negara-negara lain yang juga masuk dalam daftar hitam PBB meliputi Arab Saudi, Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Suriah, dan Yaman.
Menanggapi keputusan ini, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengunggah rekaman panggilan telepon dengan pejabat PBB ke akun X resminya, yang disebut Dujarric sebagai tindakan “mengejutkan dan tidak dapat diterima.” Dujarric menyatakan bahwa tindakan semacam ini belum pernah dilihatnya selama 24 tahun melayani PBB.
Pejabat senior Palestina Riad Malki menyambut baik keputusan PBB meskipun menurutnya langkah ini sudah terlambat.
“Sekarang, dihadapkan pada bencana di Gaza yang dunia lihat dengan mata telanjang, dengan genosida yang secara khusus menargetkan anak-anak dan perempuan, Sekjen PBB tidak lagi punya alasan untuk tidak memasukkan Israel ke dalam daftar hitam,” kata Malki, dikutip dari AlJazeera.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga telah mengecam keras pemboman dan pengepungan Israel di Gaza, yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Para ahli PBB menjelaskan bahwa pembatasan Israel terhadap pengiriman makanan, air, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya telah menciptakan situasi yang sangat mendesak.
UNICEF melaporkan bahwa 90 persen anak Palestina di Gaza hidup dalam kemiskinan pangan yang parah, sementara WHO menyatakan lebih dari 80 persen anak-anak Palestina di Gaza mengalami kelaparan sepanjang hari.
Defense for Children International-Palestine (DCIP) melaporkan dampak mengerikan dari serangan militer Israel yang terus berlanjut, termasuk ribuan anak Palestina yang mengalami luka kritis sejak Oktober 2023.
DCIP menambahkan bahwa runtuhnya sistem perawatan kesehatan di Gaza telah menyebabkan banyak pasien, termasuk anak-anak, tidak dapat memperoleh perawatan yang mereka butuhkan.
“Anak-anak Palestina yang selamat dari serangan Israel menghadapi pemulihan seumur hidup untuk sembuh dari trauma fisik dan psikologis,” ungkap Ayed Abu Eqtaish, direktur program akuntabilitas DCIP.
Keputusan PBB ini diharapkan dapat memberikan tekanan internasional yang lebih besar untuk menghentikan kekerasan terhadap anak-anak di wilayah konflik dan memastikan perlindungan hak-hak mereka di masa mendatang.