Batam, Owntalk.co.id – Di tengah gemuruh lautan Kepulauan Riau, suara ketidaksetujuan mulai bergema. FORMASI Kepri menyoroti permasalahan yang menggelisahkan: impor ikan yang merambah pasar lokal.
Ketua FORMASI Kepri, Ari Saputra, dengan penuh keprihatinan menyoroti arus impor ikan dari Malaysia yang membanjiri Batam. Fenomena ini tak lazim terjadi di wilayah yang sebagian besar hidup dari hasil lautnya.
“Dengan 96 persen wilayah Kepri dikelilingi lautan, dan mayoritas penduduk pesisir sebagai nelayan, kita harus bertanya, apa nasib nelayan jika ikan hasil tangkapannya tak laku dijual?” ujarnya.
Ari terus menggali akar permasalahan ini. Dari data awal yang terhimpun, terdapat dua pelabuhan di Batam yang menjadi pintu masuk bagi impor ikan tersebut.
“Kita perlu mengetahui asal-usul ikan tersebut, agar tak ada kecurangan terjadi di perairan Kepri,” katanya tegas.
Namun, lebih dari sekadar pengungkapan masalah, Ari mengingatkan Pemerintah Provinsi Kepri untuk melindungi nelayan lokal.
Ia mendesak agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri mengambil langkah-langkah konkret yang mendukung nelayan lokal.
“DKP Kepri, PSDKP, dan instansi terkait harus bertindak tegas, mulai dari pemeriksaan perijinan hingga penegakan hukum. Kita menduga kuat bahwa impor ikan ini berlangsung secara ilegal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ari menyerukan agar pemerintah melalui lembaga berwenang menjaga dan mengawasi kegiatan masyarakat, mencegah penyalahgunaan sumber daya secara ilegal.
“Untuk kesejahteraan nelayan, langkah terbaik adalah melindungi mereka. Tidak boleh ada ruang bagi impor ikan ketika tangkapan nelayan lokal sudah lebih dari mencukupi,” tandasnya.